TRIBUNNEWS.COM - Mamat Sahroni, seorang Warga Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, menolak pengadaan peralatan peringatan banjir yang di antaranya berupa toa yang membutuhkan anggaran total Rp 4 miliar.

Diketahui, rencana pengadaan peralatan peringatan banjir ini dicetuskan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam pidatonya pada Rabu (8/1/2020) lalu.

Mamat menyebut, di wilayahnya sudah ada toa peringatan namun tidak berfungsi dengan baik ketika banjir datang.

Dilansir Tribunnews.com, hal ini diungkapkan Mamat dalam wawancara unggahan YouTube KOMPASTV, Minggu (19/1/2020).

Mamat yang juga merupakan Ketua RW 7 di wilayah itu menyebut, sudah ada toa di daerahnya namun tak pernah ada pengecekan dari pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Selama dipasang sampai saat ini, kalau masalah pengecekan itu belum ada," ujar Mamat.

Selain itu, Mamat juga mengaku toa yang dipasang tidak berfungsi dengan baik lantaran tidak berbunyi di saat yang tepat.

Menurut Mamat, toa di daerahnya tidak berbunyi saat banjir dan malah berbunyi ketika cuaca panas.

"Itu pun masalah bunyi, ya memang bunyinya empat kali ya," jelas Mamat.

"Bunyinya pun di waktu banjir malah tidak bunyi, di waktu panas malah bunyi," sambungnya.

Tak hanya itu, toa tersebut juga hanya mengeluarkan bunyi pelan.

"Jadi bunyinya juga pelan sekali," tambahnya.

Diketahui toa yang terpasang di kawasan Bidara Cina berada di empat titik dan sudah ada sejak 8 tahun lalu.

Warga setempat juga lebih banyak mengetahui soal banjir melalui media sosial atau media massa.

Mereka juga berinisiatif untuk koordinasi dengan petugas Pintu Air Katulampa soal datangnya banjir.

Maka dari itu, Mamat lebih memilih Pemprov Jakarta memberi bantuan kepada korban saat banjir tiba dibanding membeli toa.

PSI Sindir Rencana Pengadaan Toa Rp 4 Miliar

Selain warga Bidara Cina, politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Anthony Winza mengaku tidak setuju dengan pengadaan toa bernilai fantastis ini.

Anthony merasa heran dengan rencana Anies Baswedan dalam pengadaan toa demi peringatan dini bencana di Jakarta itu.

Jika Anies Baswedan lebih mengutamakan peringatan dibanding pencegahan, Anthony menilai seolah-olah bencana banjir tidak bisa dicegah.

"Jadi kalau kita mempermasalahkan sekarang kok jadi isunya peringatan dini, berarti seakan-akan, ini sesuatu yang tidak bisa dicegah jadi perlu diperingatkan," ujar Anthony.

"Ini kita enggak masuk sumber akar masalahnya," sambungnya, dikutip dari YouTube KOMPASTV, Kamis (16/1/2020).

Anthony menyebut yang diutamakan harusnya pencegahan lantaran banjir masih bisa diusahakan untuk tidak terjadi.

"Masalahnya adalah kita harus adanya pencegahan, bukan cuma peringatan," kata Anthony.

Dengan demikian, rencana Anies Baswedan ini sama saja menunjukkan adanya kegagalan dalam mencegah banjir lantaran langsung fokus pada peringatan.

Lain halnya dengan bencana alam yang sifatnya tiba-tiba dan sulit diprediksi seperti gempa bumi, maka peringatan harus diprioritaskan.

"Peringatan itu menunjukkan adanya kegagalan pencegahan, ini beda. Kecuali misalnya untuk bencana-bencana alam yang mungkin tidak bisa dimitigasi," terang Anthony.

"Kayak misalnya enggak bisa di-forecast atau enggak bisa diramal seperti misalnya gempa bumi, itu cukup sulit," sambungnya.

"Tapi kalau misalnya banjir, itu sesuatu yang bisa dicegah."

Anthony kemudian menyindir apakah pihak Pemprov Jakarta sudah menganggarkan untuk tindakan pencegahan banjir.

"Masalahnya kita lihat ada prioritas penganggaran enggak dari Pemprov untuk ini? Ada enggak yang sudah dikerjakan selama dua tahun ini?" sindirnya.

Anthony menegaskan harusnya anggaran Rp 4 miliar itu lebih diutamakan untuk pencegahan hingga tuntas.

"Jadi maksudnya Rp 4 miliar itu harusnya bukan buat toa?" tanya pembawa acara Riko Anggara.

"Saya enggak mau terjebak dalam isu seakan-akan masalah pencegahannya itu sudah beres lalu kita masuk ke masalah peringatan dini," jawab Anthony.

"Pencegahannya dulu dong diselesaikan. Peringatan dini itu menunjukkan bahwa ada pencegahan, yang seakan-akan belum selesai kok sudah main ngomongin peringatan dini," paparnya.

Pembelaan Fahira Idris

Dalam tayangan yang sama, anggota DPD DKI Jakarta Fahira Idris menganggap sebutan anggaran Rp 4 miliar untuk membeli toa sebagai bahan serangan dan penyesatan informasi.

Fahira Idris mengklarifikasi bahwa anggaran sebesar Rp 4 miliar tersebut tidak hanya untuk membeli toa saja.

"Nah soal toa ini kalau menurut saya sudah terjadi misinformasi yang sengaja disebarkan pihak-pihak tertentu untuk sekali lagi men-downgrade kerja-kerja Pemprov dalam penanggulangan banjir," kata Fahira Idris.

Fahira Idris menyebut kabar anggaran Rp 4 miliar untuk membeli toa saja sebagai serangan kepada Pemprov.

"Terkait soal peringatan dini, ada beberapa poin penting yang saya sampaikan," kata Fahira Idris.

"Pertama, bahwa Pemprov ini akan beli toa seharga Rp 4 miliar, ini kan jadi bahan serangan," imbuhnya.

"Maksudnya Bu Fahira? Tapi kan faktanya memang ada anggaran itu untuk 6 toa," sahut pembawa acara Riko Anggara.

Fahira Idris kemudian menjelaskan bahwa uang Rp 4 miliar itu digunakan untuk membangun stasiun peringatan dini serta peralatan lain termasuk toa.

"Betul, tapi itu sekali lagi bukan untuk beli toa, tapi untuk membangun 6 stasiun peringatan dini atau yang dalam APBD DKI itu namanya program stasiun ekspansi peringatan dini bencana transmisi Vhf radio," terangnya.

"Dan pengadaan 6 set disaster warning system, salah satunya perangkatnya toa."

Bagi Fahira Idris, kabar Rp 4 miliar untuk membeli 6 buah toa adalah penyesatan informasi.

"Jadi kalau disebut Rp 4 miliar untuk beli 6 toa, itu penyesatan informasi dan saya rasa memang sengaja dibuat misinformasi," kata Fahira Idris.

"Padahal mudah saja mengecek kebenarannya, tinggal dicek di APBDI DKI Jakarta yang bisa diakses publik secara leluasa," jelasnya.

(Tribunnews.com/ Ifa Nabila)