Kadishub DKI Klaim Pengguna Sepeda Naik 500 Persen

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengklaim jumlah pesepeda kian meningkat usai dibuatkan jalur khusus sepeda sepanjang 63 kilometer. Bahkan peningkatannya hingga 500 persen.

"Sebelum dan sesudah pembuatan jalur sepeda itu ada peningkatan demand yang signifikan. Angkanya sekitar lebih dari 500 persen," kata Syafrin saat dikonfirmasi, Jumat (7/2/2020).

Hal positif lainnya dari pembuatan jalur khusus ini, berdasarkan data milik Polda Metro Jaya terjadi penurunan angka kecelakaan sebesar 13 persen terhadap pesepeda.

Penurunan ini terlihat jika data kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pesepeda, dikomparasikan dengan data kecelakaan setelah Jakarta punya jalur khusus sepeda.

Baca: Kritik Revitalisasi Monas, Politikus PSI William Aditya: Anies Harusnya Koordinasi dengan Presiden

"Menurun berdasarkan data Polda Metro Jaya itu sekitar 13 persen. Artinya, dengan kita melakukan pembangunan 63 kilometer, itu memiliki sumbangsih untuk menurunkan angka kecelakaan para pesepeda itu 13 persen," ujar dia.

Syafrin menjelaskan pembangunan jalur sepeda yang dilakukan Pemprov DKI adalah sebuah rangkaian dari tujuan mengubah perilaku pengguna kendaraan pribadi agar beralih ke transportasi massal.

"Itu target kita sebenarnya," ucapnya.

Baca: Tiga WNI yang Belum Dievakuasi dari Wuhan Membuktikan Semua yang Diobservasi di Natuna Sehat

Sebelumnya tujuan pembuatan jalur sepeda canangan Gubernur Anies Baswedan itu dipertanyakan oleh DPRD DKI.

Anggota Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI Gilbert Simanjuntak menyebut puluhan miliar uang rakyat Jakarta digelontorkan sia-sia untuk membuat jalur sepeda.

Jalur sepeda yang saat ini ada dianggap tidak efektif dan cenderung jadi beban bagi Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

Hal itu disampaikan oleh Gilbert dalam rapat Komisi B bersama Dishub DKI di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2020).

Baca: Komisi III DPR Tegaskan WNI Eks ISIS Lebih Bahaya dari Virus Corona: Siapa yang Bisa Jamin Mereka?

"Puluhan miliar kita keluarkan untuk membuat jalur sepeda tidak efektif. Malah jadi beban buat pak Syafrin (Kadishub)," kata Gilbert.

Pasalnya, jalur sepeda yang kini membentang sepanjang 63 km malah justru jadi beban bagi anak buah Gubernur DKI Anies Baswedan.

Kadishub DKI Syafrin Liputo semestinya tidak disibukkan mengurusi jalur sepeda, melainkan transportasi. Sebab jalur sepeda dianggap masih jadi kebutuhan sekunder di Jakarta. Para penggunanya pun masih tidak terlihat.

"Dinas Perhubungan itu fokus saja mengurusi transportasi. Bukan mengurusi hal sekunder seperti jalur sepeda. Malah jadi beban buat bapak (Syafrin) mengawasi itu. Dana yang puluhan miliar tapi jadi beban dan tidak dinikmati oleh masyarakat. Dari segi kemaslahatan itu sangat buruk," ungkap politikus PDI-Perjuangan ini.

Diketahui dalam Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) 2020, Dishub DKI mengusulkan anggaran jalur sepeda sebesar Rp62 miliar.

Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo menjelaskan anggaran itu ditujukan untuk rencana pembangunan 500 km jalur sepeda hingga tahun 2022.

Sejak 2019, jalur sepeda sudah dibangun sepanjang 63 km. Pada 2020, Dishub DKI merencanakan pembangunan jalur sepeda sepanjang 137 km sehingga genap 200 km.

Pembangunan 63 km jalur sepeda pada 2019 kemarin dibagi dalam tiga fase. Fase pertama 25 km, kedua 23 km, dan ketiga 15 km.

Pada fase 1, disiapkan jarak sepanjang 25 kilometer mulai dari ruas Jalan Medan Merdeka Selatan - Jalan M.H Thamrin - Jalan Imam Bonjol - Jalan Pangeran Diponegoro - Jalan Proklamasi - Jalan Pramuka - Jalan Pemuda.

Baca: Mahfud MD: Pulau Khusus Observasi untuk Penyakit Menular Belum Final

Sementara fase 2 (23 km) mulai dari Jalan Jenderal Sudirman - Jalan Sisingamangaraja - Jalan Panglima Polim - Jalan RS Fatmawati Raya.

Selanjutnya pada fase 3 (15 km) meliputi Jalan Tomang Raya - Jalan Cideng Timur - Jalan Kebon Sirih - Jalan Matraman Raya - Jalan Jatinegara Barat - Jalan Jatinegara Timur.

"Sebaiknya tahun depan dana itu dialihkan ke sektor yang betul-betul dibutuhkan rakyat dan efektif. Bukan untuk hal pencitraan," pungkas Gilbert.