TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Arsitek Setiadi Sopandi mempertanyakan urgensi pelaksanaan Formula E di Kawasan Medan Merdeka oleh Pemerintah Provinsi DKI (Pemprov) Jakarta.

Setiadi menilai pemilihan Kawasan Merdeka sebagai tempat pelaksanaan Formula E dapat mengganggu aktivitas publik.

“Jadi segala sesuatunya memang harusnya tidak bertabrakan. Apalagi di Medan Merdeka itu kan fungsinya majemuk, bukan cuma ruang terbuka yang istilahnya ruang rekreasi masyarakat. Tapi di situ juga ada monumen cagar budaya, ring satu Pemerintahan, dan juga jadi hub lalu lintas. Jika terjadi sesuatu yang sifatnya insidentil itu semua gak boleh terganggu, karena sifatnya vital apalagi Gambir yang menghubungkan antar kota dan provinsi,” kata Setiadi, Senin (10/2/2020).

Baca: Pernah Dititipi Uang Miliaran Rupiah dari Rizky Febian, Teddy Pardiyana Ungkap Pesan Lina Jubaedah

Baca: Fakta Sopir Angkot Bawa Bayinya Usia 3,5 Bulan Bekerja: Mandikan di Toilet Terminal, Ditawari Rush

Ia juga mengatakan, Pemprov DKI Jakarta terkesan menggampangkan pemilihan tempat pelaksanaan Formula E tanpa mempertimbangkan fungsi dari tempat yang dipilih tersebut. Setiadi mengatakan, seharusnya Pemprov DKI Jakarta bisa belajar dari pelaksanaan Asian Games.

“Menghadirkan event itu baik jika ditempatkan di tempat yang semestinya seperti Asian Games di GBK misalnya. Kita sudah punya stadion dengan komplek olahraga yang besar yang selama ini tidak termanfaatkan dengan baik. Dengan adanya event itu jadi dimanfaatkan kembali jadi punya strategi baru untuk kedepannya. Itu kan sebenarnya penyelesaian masalah dengan event,” kata Setiadi.

Setiadi juga mempertanyakan inkonsistensi sikap dari Pemprov DKI Jakarta terhadap penataan Kawasan Monas. Setiadi menjelaskan di 2018, Pemprov DKI sempat mengadakan sayembara penataan kawasan Monas. Namun di 2020, Pemprov DKI Jakarta ingin mengadakan Formula E di Monas yang bisa merusak penataan Monas.

“Lagi pula saya pikir ini kontradiktif. Penyelenggara yang sama yakni Pemprov DKI di tahun kemarin menyelenggarakan sayembara penataan kawasan monas, tapi di saat yang bersamaan juga pihak yang sama institusi yang sama menyatakan ingin mengadakan Formula E di situ. Kenapa tidak sinkron, kenapa tidak ada satu masterplan yang terpadu. Kok bisa dua rencana berbeda terhadap satu benda yang sama,” kata Setiadi.

Setiadi berharap Pemprov DKI bisa mengkaji ulang pemilihan Monas sebagai tempat pelaksanaan Formula E. Jangan sampai, kata Setiadi, Pemprov DKI dinilai sembarangan dalam mengelola Ibu Kota.

Sebelumnya Pemprov DKI Jakarta berencana menggelar event Formula E di kawasan Monas. Namun rencana tersebut terbentur UU Cagar Budaya dan Keputusan Gubernur DKI nomor 475 tahun 1993 disebutkan bahwa tugu Monas, Lapangan Medan Merdeka, dan Taman Monas sudah ditetapkan sebagai cagar budaya.

Seperti diketahui, Pemprov DKI menyiapkan dua skema lintasan untuk menggelar Formula E 2020 ini. Pertama, mereka menempatkan pitstop di Monas. Sedangkan yang kedua, pitstop ditempatkan di silang Monas sisi selatan.