TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Massa aksi 212 masih memenuhi kawasan patung kuda, Jakarta Pusat.

Menjelang sore, massa aksi tersebut meluangkan waktu untuk melaksanakan ibadah salat asar.

Pantauan pukul 15.30 WIB, massa 212 menjalankan salat asar di jalan raya kawasan Patung Kuda, persisnya di depan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ibadah tersebut dipimpin langsung oleh Habib Hamid.

Di atas mobil komando, ikut juga beribadah Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) KH. Sobri Lubis, petinggi PA 212 Yusuf Martak. Para jemaah lainnya mendirikan salat di jalan raya hingga di trotoar.

Sementara pengamanan dari petugas kepolisian terus dilakukan. Kawat berduri masih dipasang di jalan ke arah Istana Presiden.

Baca: Srikandi Polisi dan TNI Cantik Berjaga di Barisan Depan Aksi Demonstrasi 212 di Monas

Ketua Media Center Persaudaraan Alumni 212, Novel Bamukmin mengklaim unjuk rasa 'Aksi 212 Berantas Mega Korupsi Selamatkan NKRI' akan dihadiri sebanyak 100 ribu massa.

"Insya Allah besok 100 ribu lebih massa," kata Novel kepada Tribunnews.com, Kamis (20/2/2020).

Di sisi lain, dia juga menuturkan, persiapan yang dilakukan untuk unjuk rasa juga hampir final. Sehingga besok pagi, kata Novel, mereka telah siap memadati ruas jalan-jalan ibu kota.

"Besok kita akan laksanakan sesuai apa yang direncanakan," jelas dia.

Rencananya, Novel menyatakan, pihaknya akan berunjuk rasa di depan tempat kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta Pusat. Namun jika tidak diperbolehkan, mereka akan terpusat di dekat Patung Kuda Arjuna Wiwaha.

Baca: Singgung Presiden Jokowi, Ini Jawaban Lugu Anak-anak Peserta Aksi 212 di Monas

"Kalau istana negara mungkin sudah di steril, jadi mungkin dikasih pengamanan sampai patung kuda. Kalau masih bisa di depan istana kita di depan istana. Kalau enggak bisa kita di depan kuda saja," jelas dia.

Dalam aksinya kali ini, Novel bilang, tuntutannya ialah meminta negara untuk serius memerangi korupsi di tanah air. Apalagi, kata dia, banyak kasus megakorupsi yang masih mangkrak.

"Tuntutan kita sudah jelas negara ini jangan sampai kalah dengan koruptor. Kita bisa meminta KPK ini bisa mengusut tuntas kasus Jiwasraya, Asabri, Pelindo dan sebagainya," terangnya.

"Begitu juga tangkap Harun Masiku dan meminta pimpinan KPK untuk segera diganti kalau tidak bisa bertindak tegas terhadap mega korupsi," sambungnya.