Jika Opsi Karantina Wilayah Diambil, DPRD DKI Minta Pemprov Atur Skema Distribusi Pangan
Isu opsi lockdown maupun karantina wilayah bagi DKI Jakarta harus dihadapi dan dipersiapkan.
Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Isu opsi lockdown maupuna karantina wilayah bagi DKI Jakarta harus dihadapi dan dipersiapkan.
Salah satu hal penting yang perlu dipersiapkan matang yakni soal level aman pasokan logistik pasar.
Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Mohammad Arifin mengatakan BUMD terkait dan stakeholder pangan harus mengamankan pasokan selama satu sampai dua bulan ke depan.
Distribusi bahan pokok pun diminta tersebar berdekatan dengan pemukiman warga.
"Jadi barangnya didekatkan ke warga, jangan sampai warga harus bepergian jauh keluar untuk mendapatkan bahan pokok," ungkap Arifin kepada wartawan, Senin (30/3/2020).
Baca: Lockdown di India yang Bikin Sengsara Rakyat Kecil
Baca: Respon Wali Kota Bekasi soal Rencana Jakarta Berlakukan Karantina Wilayah
Khusus untuk distribusi wilayah yang punya kasus orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP) dan pasien positif, logistik harus diantar ke rumah warga.
Dalam kondisi ini, kerja sama dengan aparat keamanan, dan pejabat daerah setempat seperti camat, lurah, RW dan RT.
"Khusus untuk rumah warga yang jadi PDP, ODP dan positif terinfeksi, logistiknya perlu diantarkan ke rumah," ujarnya.
Lebih lanjut, jika opsi karantina wilayah diterapkan Pemprov DKI, PKS memberi apresiasi penuh karena hal tersebut jadi salah cara menekan penyebaran virus corona (COVID-19).
