Anggota DPRD DKI Pertanyakan Efektivitas PSBB Jakarta

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi A DPRD DKI Mujiyono menilai kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dianggap sebagai kebijakan tanggung jika tujuannya mengentaskan wabah virus corona bagi ibu kota. 

"Lagi-lagi apakah itu efektif apa nggak. Soalnya kebijakan PSBB ini nanggung," kata Mujiyono saat dikonfirmasi, Selasa (21/4/2020).

Pasalnya menurut dia, PSBB sesungguhnya cuma mengandalkan kesadaran masyarakat untuk patuh mengikuti aturan pemerintah.

• Baca: Banyak Orang Tanpa Gejala Sebarkan Virus Corona, Pakar Sebut Waktunya PSBB Nasional

Masyarakat diminta untuk patuh terhadap kebijakan yang dibuat pemerintah, dengan tujuan memutus mata rantai penularan Covid-19.

Namun tidak semua pihak disiplin melakukan apa yang diinginkan pemerintah.

Mereka terpaksa keluar rumah demi menyambung hidup. 

Sampai di situ, jadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah untuk menuntaskan permasalahan risiko ekonomi yang terjadi, utamanya berkenaan dengan masalah perut.   

"Karena (PSBB) mengandalkan kesadaran masyarakat. Masyarakat kita, kalau lagi kondisi begini harusnya strenght, nggak boleh ya nggak boleh. Tapi saat terjadi risiko sosial ekonomi masalah perut, tanggung jawab pemerintah," ujarnya. 

Dalam upaya membantu menyelesaikan persoalan pandemi ini, DPRD DKI tengah menyusun formula soal pelaksanaan PSBB yang lebih efektif ketimbang penerapan Pemprov DKI selama 11 hari ke belakang.

"Saya juga lagi nyusun formula gimana PSBB ini jadi lebih efektif, sebagai hasil pembicaraan DPRD," pungkasnya.