TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) saat ini menghadapi tantangan kewilayahan atau tantangan teritori dan tantangan ideologi tandingan, di antaranya liberalisme, komunisme dan radikalisme.

Hal ini dikatakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD .

“Hal itulah yang  sekarang sedang menjadi tantangan kita,” ungkap Mahfud saat melantik Staf Ahli Kemenko Polhukam Bidang Ideologi dan Konstitusi Brigjen Pol. Agung Makbul, Senin (10/8/2020).  

Seperti diketahui, Agung Makbul mengisi  posisi yang sebelumnya ditempati  Irjen Pol Widiyanto Poesoko, yang juga Sekretaris Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Sebelum menjabat Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi, Agung bertugas sebagai Kepala Biro Penyusunan dan Penyuluhan Hukum  Divisi Hukum Mabes Polri.

Mahfud MD percaya Agung akan dapat memberikan rekomendasi terkait dengan peran ideologi  pancasila dalam perkembangan konstitusi dan sistem hukum di Indonesia.

Selain melantik seorang Staf Ahli, Mahfud juga melantik dua pejabat teras di Kemenko Polhukam. Kedua pejabat yang dilantik ialah Sugeng Purnomo dan Brigjen Pol. Armed Wijaya.

Sugeng Purnomo dilantik sebagai Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia, sedangkan  Brigjen Pol. Armed Wijaya sebagai Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Mahfud meminta pejabat yang baru dilantik  dapat mengambil peran  mensinergikan institusi penegak hukum, baik dari kejaksaan, kepolisian, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menurut Mahfud MD, penangkapan buron kasus pengalihan hak atau cessie bank Bali Djoko Tjandra, merupakan momentum yang baik untuk memperbaiki integritas dan meningkatkan citra positif penegak hukum.

“Mari kita buktikan bahwa Pemerintah menaruh perhatian serius pada evaluasi kinerja para penegak hukum,” kata Mahfud MD.