TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 digelar di tengah kondisi negara yang sedang menghadapi krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Selain itu, pilkada serentak 2020 dilaksanakan satu tahun setelah digelarnya Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Umum Anggota Legilatif (Pileg) 2019.

Ketua Dewan Pakar Mappilu-PWI Pusat, Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan sejumlah pengamat memandang Pilpres dan Pileg 2019 sebagai pemilihan umum (pemilu) yang berdampak panjang pada terjadinya keterbelahan mendalam masyarakat kita di berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Dalam konteks tersebut, pilkada serentak 2020 haruslah sehat dari berbagai aspek, baik menyangkut masyarakat, aktor politik atau para kandidat, maupun pers," ungkap Ferry Kurnia Rizkiyansyah.

Artinya, dikatakan Ferry Kurnia Rizkiyansyah, dari sisi penyelenggaraan, ketiga pihak yang terlibat dalam proses pilkada serentak tersebut harus sungguh-sungguh menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

"Yakni, mengenakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir," tuturnya.

Pilkada serentak diakuinya, juga harus menjadikan pers untuk berada di garis depan dalam melawan berita bohong (hoaks) dan konten yang berisi ujaran kebencian (hate speech).

"Singkatnya, Mappilu PWI mendorong agar pilkada serentak 2020 sehat bagi masyarakat, penyelenggara pemilu, dan para kandidat," tandasnya.

Pilkada serentak 2020 diharapkan Ferry Kurnia Rizkiyansyah dapat menjadi oase bagi rekrutmen kepemimpinan politik yang sehat dan berkualitas, yang dapat mengatasi problem ekonomi di daerah sekaligus menjadi reservoar bagi kepemimpinan nasional.

"Dalam konteks konsolidasi demokrasi, pilkada serentak 2020 diharapkan dapat menjadi momentum politik untuk mengembalikan demokrasi sehat, yang melahirkan pemimpin yang sehat pula sehingga mampu mewujudkan Indonesia yang sehat, kuat, dan berkualitas dalam segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara," jelasnya.