"Artinya kalau toh itu dianggap pemborosannya dimana. Mobil ngejogrog di rumah nggak dipakai kan kita berikan kepada warga masyarakat," tegas dia.

Tri meminta agar langkah ini jangan disangkutpautkan dengan politik.

Apa yang dilakukannya itu untuk keperluan masyarakat.

Seperti halnya jam kerja Wakil Wali Kota Bekasi diluar batas ketentuan.

"Harusnya jam kerja wakil wali kota sesuai ketentuan itu sampai jam 4 sore. Tapi ini kan pulang jam 11 atau 12 malam. Ada polemik saya akan perjelas ke terkait, kondisi sekarang Covid apapun yang bisa kita lalukan berbagi waktunya gotong royong orang kalau bahagia, sehat imunologinya kuat," tutupnya.

Untuk diketahui, Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto mempersilahkan warga memakai mobil dinasnya untuk acara resepsi pernikahan.

Langkah itu dipersoalkan oleh Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya dan DPRD Kota Bekasi.

Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya menilai itu melanggar aturan.

Pasalnya, ketersediaan mobil dinas hanya untuk keperluan kerja.

"Mobil dinas yah harus dipakai urusan kedinasan," kata Kepala Ombudsman perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho, Jumat, (4/9/2020).

Teguh menerangkan aturan pemakaian mobil dinas tertuang dalam Peraturan Menteri PAN RB Nomor 87 Tahun 2005 tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan dan Disiplin Kerja Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

Dalam aturan itu, kata Teguh, mengatur kendaraan dinas hanya dipakai untuk kepentingan dinas yang menunjang tugas dan pokok.

Dibatasi penggunaannya pada hari kerja kantor dan hanya digunakan di dalam kota dan pengecualian penggunaan ke luar kota atas izin tertulis pimpinan instansi.

"Semua ada aturannya, maka tentu tindakan ini melanggar," kata Teguh.