PSI: Nasib Anggaran RKT DPRD Ada di Tangan Anies
Michael Victor Sianipar berharap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membatalkan usulan anggaran RKT DPRD DKI Jakarta 2021 yang naik sekitar Rp 800 M.
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Dewi Agustina
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta 2021 akan mengalami kenaikan menjadi sekitar Rp 800 miliar.
Anggaran ini menjadi kontroversi di tengah sulitnya kondisi perekonomian akibat pandemi Covid-19.
Terkait hal itu, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta Michael Victor Sianipar berharap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membatalkan usulan anggaran ini.
"PSI sudah menegaskan sikap untuk menolak anggaran RKT di rapat paripurna 27 November 2020. Pandemi Covid-19 membuat jutaan warga Jakarta mengalami penurunan pendapatan, potong gaji, dan bahkan sampai kehilangan pekerjaan," ujar Michael, dalam keterangannya, Sabtu (5/12/2020).
"Pendapatan Pemprov DKI juga turun jauh, sehingga Pak Anies memotong gaji PNS sebesar 50 persen. Oleh karena itu, kami mohon Pak Anies tidak diam dan melakukan pembiaran terhadap persoalan ini," imbuhnya.
Baca juga: Penyalahgunaan Wewenang, Ini 6 Alasan Usul Kenaikan Tunjangan DPRD DKI Jakarta 2021 Harus Ditolak
Michael menjelaskan polemik anggaran antara DPRD dan Gubernur DKI Jakarta pernah terjadi beberapa kali sebelumnya.
Dia mencontohkan pada awal 2015, Gubernur DKI Jakarta saat itu yakni Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membuat DPRD marah dengan coretan 'Pemahaman Nenek Lu!' untuk anggaran pokok pikiran (pokir) sebesar Rp 8,8 triliun.
Pada akhir 2015, kata Michael, Ahok kembali membuat DPRD kesal karena menolak anggaran perjalanan dinas Rp 2 juta per orang.
Berkaca dari pengalaman tersebut, Michael menilai Gubernur adalah pemilik otoritas tertinggi untuk urusan anggaran di Pemprov DKI. Dengan kata lain, Michael menegaskan nasib anggaran RKT saat ini ada di tangan Anies.
"Pihak DPRD bisa mengusulkan anggaran macam-macam, tapi kalau gubernur tidak setuju, maka usulan tersebut akan kandas. Kami berharap Pak Anies berani bersikap menolak," ungkap Michael.
"Jika memang untuk membela kepentingan rakyat Jakarta, maka seharusnya seorang Gubernur tidak ada keraguan lagi dan rakyat pasti akan mendukung. Jangan sampai urusan RKT ini Pak Anies cuci tangan," ujarnya.
