Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Fakta Blusukan Risma, Dikritik Pejabat DKI, Disindir Fahri Hamzah dan Fadli Zon

Risma cukup sibuk blusukan ke sejumlah titik di DKI Jakarta sejak hari pertama bertugas pada Senin (28/12/2020),

Editor: Hasanudin Aco
zoom-in Fakta Blusukan Risma, Dikritik Pejabat DKI, Disindir Fahri Hamzah dan Fadli Zon
Tribunnews.com/Fahdi Fahlevi
Menteri Sosial Tri Rismaharini blusukan ke rumah pemulung pada hari pertama kerja, Senin (28/12/2020). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Risma cukup sibuk blusukan ke sejumlah titik di DKI Jakarta sejak hari pertama bertugas pada Senin (28/12/2020),

Lokasi pertama yang didatangi Risma di sekitar kantor Kementerian Sosial, seperti jembatan Kali Ciliwung dan bagian bawah flyover Jalan Pramuka, Jakarta Pusat.

Kemarin, Risma bahkan menyambangi kawasan perkantoran elite di Jalan Sudirman-Thamrin.

Di sana, dia menemukan gelandangan dan mengajaknya untuk tinggal di tempat penampungan.

Sepanjang blusukan di berbagai tempat di Jakarta tersebut, Risma menemukan satu isu serupa, yakni pemulung hingga gelandangan yang tidak memiliki tempat tinggal atau punya rumah tak layak huni.

Aksi blusukan Risma di sejumlah wilayah di DKI Jakarta lantas menuai beragam komentar, kritik bahkan sindiran.

Bu Risma" menjadi topik yang ramai diperbincangkan warganet di Twitter pada Rabu (6/1/2021). Lebih dari 14.000 orang membuat twit berkait topik tersebut,

Baca juga: Blusukan Risma Dapat Kritikan, Djarot : Biarlah Anjing Menggonggong, Kafilah Terus Berlalu

Berita Rekomendasi

Disindir Fahri dan Fadli

Politikus Partai Gelora, Fahri Hamzah, memberi tanggapan soal blusukan yang dilakukan oleh Menteri Sosial, Tri Rismaharini.

Dalam cuitannya di akun Twitter @Fahrihamzah, Rabu (6/1/2021), ia menyebut, Risma harus diingatkan terkait perbedaan jadi wali kota dan menteri.

Fahri Hamzah lalu menjabarkan perbedaan kerja wali kota dan menteri.

"Staf-nya bu Risma harus kasi tau beliau beda jadi walikota dan Menteri.

Perbedaan tidak saja pada filosofi, skala, juga metode.

Menteri Tidak dipilih tapi ditunjuk, kerja sektoral saja dan berlaku di seluruh negeri.

Walikota dipilih, non sektoral tapi terbatas kota," tulisnya.

Ia lalu menyoroti soal blusukan Risma di sejumlah tempat di Jakarta sebelumnya.

Menurutnya, masih banyak permasalahan yang dialami masyarakat di daerah terpencil.

"Tadinya aku gak mau tulis tapi ya salah...kemiskinan itu bukan di jakarta tapi di daerah terpencil sana.

itu rakyat bunuh diri, bunuh keluarga, ada ibu bunuh 3 anaknya karena mlarat.

Tapi para penjilat dalam birokrasi ini jahat.

Tega amat sih. Ayolah mulai dari data," jelas Fahri Hamzah.

Politikus Fadli Zon juga singgung gaya pejabat pemerintah yang melakukan blusukan.

Lewat cuitannya, @fadlizon, ia memberikan tanggapannya terkait blusukan.

Menurutnya, blusukan sebagai cara yang bagus untuk melihat lapangan secara langsung jika dilakukan sesuai porsinya.

"Blusukan secara proporsional bagus saja sebagai cara melihat langsung lapangan," tulis Fadli pada cuitannya, Selasa (5/1/2021).

Baca juga: Risma: Bantuan Tunai PKH Disalurkan Dalam Empat Tahap

Baca juga: Respons Fadli Zon soal Drone yang Diduga Milik China di Perairan Indonesia, Singgung Kedaulatan RI

"Tapi, kalau kecanduan blusukan maka harus diperiksa jangan-jangan gangguan gila pencitraan,” lanjutnya.

Namun, Fadli Zon tidak menyebutkan siapa yang ia maksud pada cuitan ini.

Melihat dari rekam jejak pejabat baru-baru ini, diduga cuitan ini menyinggung salah satu pihak yang tersorot lakukan blusukan, yakni Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Terlihat pada cuitan Fadli Zon lainnya, mengomentari twit warganet, @TofaTofa_id, yang menulis tanggapannya soal blusukan Risma.

"Seperti kata pepatah ada gula ada semut,” tulis Fadli.

Dikritik pejabat DKI Jakarta

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono menilai, aksi blusukan Risma lebay.

Menurut Mujiyono, blusukan Risma itu dikemas berlebihan sehingga terlihat tidak elok di mata publik.

"Jangan lebay aja, dikemas berlebihan, norak jadinya. Yang dilakukan Bu Risma termasuk kategori berlebihan," ujar Mujiyono saat dihubungi, Selasa (5/1/2021).

Mujiyono juga menyarankan Risma, jika ingin bertemu gelandangan di Jakarta, jangan mencari di daerah steril seperti Sudirman-Thamrin yang akan jarang terlihat.

"Kalau mau lagi (ketemu gelandangan) sono di Jakarta Barat," kata politisi Demokrat itu.

Mujiyono menjelaskan, di sekitar bantaran Kali Angke masih banyak ditemukan gelandangan karena memang daerah kumuh dan padat penduduk di Jakarta.

Tak hanya itu, Mujiyono secara gamblang mengatakan hal yang dilakukan Risma merupakan gerakan politis untuk mencari citra di tengah masyarakat.

"Sekali lagi saya bilang, apapun aktivitas politik yang dilakukan tokoh politik pasti bernuansa politis," kata Mujiyono.

Tunawisma bukan cuma di Jakarta

Sementara itu, Pelaksana Harian Wali Kota Jakarta Pusat Irwandi menegaskan, masalah gelandangan atau tunawisma bukan hanya ada di Jakarta, tapi juga di seluruh kota besar di Indonesia.

"Saya bukan membela diri. Permasalahan tunawisma itu bukan di Jakarta saja. Ke Surabaya deh, di Medan, di Bandung. Ada enggak kota besar yang enggak ada manusia gerobak?" kata Irwandi saat dihubungi, Selasa.

Irwandi kembali menekankan bahwa pihaknya sudah berkali-kali berusaha menertibkan tunawisma yang ada di wilayah Jakarta Pusat.

Salah satunya dengan menawarkan mereka untuk tinggal di rumah susun.

Namun, rusun itu tidak ditinggali dan mereka justru kembali menggelandang di jalan.

"Karena mata pencaharian dia di situ, dia mulung di daerah Menteng, sulit kami kasih rusun. Kami pernah coba tunawisma taruh rusun, rusunnya kan jauh, itu enggak bakal ditempatin. Gerobaknya ditaruh mana, mulungnya di mana, di rusun enggak bisa mulung, pasti lari," ucapnya.

Irwandi melanjutkan, para tunawisma di Jakarta umumnya sudah memiliki rumah di kampung halaman masing-masing.

Pemkot Jakarta Pusat telah berkali-kali memulangkan para tunawisma yang menggelandang di jalanan Ibu Kota.

Akan tetapi, mereka terus kembali datang ke Jakarta karena tak memiliki mata pencaharian di kampungnya.

"Manusia gerobak kan banyak, kami angkutin, muncul lagi. Kami pulangin, balik lagi. Jadi enggak bisa," ucap Irwandi.

Irwandi mengaku siap berkolaborasi dengan Kemensos terkait masalah tunawisma ini seperti yang baru mereka lakukan usai Risma mengunjungi kolong jembatan Pegangsaan.

Pemkot Jakarta Pusat langsung menindaklanjuti dengan membongkar bangunan semipermanen yang didirikan di kolong jembatan itu.

"Saya bersihin tuh yang Pegangsaan. Tapi kalau yang di situ (Sudirman-Thamrin) itu kan enggak ada gubuknya. Dia hanya ngadem di situ, terus nanti jalan lagi. Kalau kami ikutin, wah se-Jakarta itu," kata Irwandi.

Irwandi menyatakan siap mendukung jika Kemensos mempunyai solusi konkret untuk mengatasi masalah ini.

Namun, ia mengaku sampai saat ini belum diajak berkomunikasi oleh Risma.

"Saya kalau diajak bareng-bareng ayo. Enggak pernah diajak saya. Saya siap backup," ujarnya.

Gelandangan musiman

Di sisi lain, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, gelandangan yang ditemukan Risma di kawasan Sudirman-Thamrin merupakan gelandangan musiman.

"Musiman, itu musiman seperti itu terjadi juga waktu awal-awal (pandemi) Covid-19, itu awal (memasuki bulan) Ramadhan juga terjadi beberapa tempat," ujar Ariza saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa.

Ariza menyebutkan, gelandangan musiman ini tidak hanya terlihat di kawasan Sudirman-Thamrin, tetapi juga ada di beberapa pinggir jalan trotoar lainnya.

Dia pribadi bahkan pernah melihat banyak gelandangan tidur di trotoar dan berharap belas kasih warga yang lewat di daerah Tendean.

"Kejadiannya persis seperti kalau bulan Ramadhan, berharap warga yang mampu yang lewat memberikan bantuan," jelas Ariza.

Ariza melanjutkan, Pemprov DKI Jakarta sudah melakukan upaya maksimal untuk menghilangkan gelandangan di Jakarta.

"Memang itu (di) semua kota ada saja, tapi kami kan terus melakukan semua upaya untuk mengurangi bahkan menghilangkan adanya gelandangan, apalagi di daerah-daerah protokol," kata Ariza.

Dibela Sekjen PDIP

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto membela   Tri Rismaharini yang aktif melakukan blusukan di DKI Jakarta pasca dilantik. 

Menurutnya, aksi blusukan tersebut adalah karakter Risma yang memang kerap turun ke bawah. 

"Bu Risma juga kan belum lama dilantik, jadi karakter kepemimpinan Bu Risma setiap kunjungan ke daerah itu turun dan menyapa rakyat khususnya mereka yang miskin, yang terpinggirkan, yang diperlakukan tidak adil," kata Hasto dalam keterangannya, Selasa (5/1/2021).

Hasto menyebut, apa yang dilakukan Risma merupakan cara membangun harapan bahwa Wong Cilik rakyat Marhaen, tidak akan lagi merasa tertinggalkan karena hadirnya pemimpin yang menyatu dengan rakyat. 

"Tradisi blusukan ini juga dilakukan oleh Presiden Jokowi sebelumnya ketika beliau menjadi Gubenur. Sehingga ini harus menjadi bagian kultur kepemimpinan nasional kita, seorang pemimpin yang menyatu dengan rakyat," papar Hasto.

Baca juga: Kisah Pasutri di Banyuwangi Beli Motor Pakai Uang Koin Seberat 43 Kilogram, Dikumpulkan Sejak 2018

"Bukankah sejak awal ketika Konstitusi dirancang semangat dari para pendiri republik ini menegaskan bagaimana fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara?" sambungnya.

Hasto menegaskan, pengalaman yang begitu luas sebagai wali kota faktanya mampu membawa kemajuan dan juga keberpihakan bagi rakyat kecil di Kota Surabaya.

Hasto juga menambahkan, Risma melakukan blusukan bukan hanya akan di Jakarta, tapi juga di seluruh wilayah Indonesia yang merupakan wilayah kerjanya sebagai menteri sosial. 

Pada akhir tahun lalu, Risma sempat berkunjung ke Ponorogo Jawa Timur untuk bertemu penyandang disabilitas.

"Apa yang dilakukan Bu Risma merupakan pelaksanaan semangat konstitusi, di mana fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, bagaimana negara hadir, bagaimana keadilan sosial ini dikedepankan. Karena itulah apa yang dilakukan Bu Risma justru menunjukkan beginilah sosok pemimpin yang terus bergerak dan berdedikasi bagi kepentingan rakyat itu, karena rakyat sebagai sumber legitimasi dan legalitas dari kepemimpinan itu," kata Hasto.

Sumber: Kompas.com/Tribunnews.com/Tribun Jakarta

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas