Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Asrorun Niam Tanggapi Kabar Kongres KNPI Dibiayai Kemenpora Rp 20 Miliar: Tidak Masuk Akal

Haris Pratama yang baru saja dicopot dari jabatannya sebagai Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) menyebut ada isu

Penulis: Abdul Majid
Editor: Toni Bramantoro
zoom-in Asrorun Niam Tanggapi Kabar Kongres KNPI Dibiayai Kemenpora Rp 20 Miliar: Tidak Masuk Akal
https://mui.or.id/
Asrorun Niam 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTAHaris Pratama yang baru saja dicopot dari jabatannya sebagai Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) menyebut ada isu bahwa Kemenpora menyediakan anggaran sekitar Rp 20 miliar untuk Kongres KNPI ke-16.

Pernyataan itu ia tuliskan dalam akun twitternya “Ada isu beredar bahwa @KEMENPORA_RI akan menyediakan anggaran sekitar 20 miliar untuk Kongres bersama KNPI ke-XVI. Apa benar? Jika benar maka @KPK_RI @bpkri @DivHumas_Polri harus mengawasi penggunaan anggaran tersebut,” tulisnya.

Kemenpora melalui Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kemenpora Asrorun Niam Sholeh pun buru-buru membantah adanya isu tersebut.

Ia menjelaskan rincian anggaran organisasi kepemudaan di bawah naungannya di tahun 2021 ini hanya sebesar Rp 18,9 miliar.

Ia pun menyebut rumor yang dikeluarkan ini aneh dan tidak masuk akal.

“Namanya rumor ya, ini dari mana sumbernya, kan aneh ini. Tidak masuk akal,” kata Asrorun Ni'am, Selasa (9/3/2021).

“Anggaran asisten deputi yang menangani urusan organisasi kepemudaan dan kepramukaan untuk 2021 itu Rp18,9 miliar. Ini termasuk di dalamnya manajemen, Kwarnas Pramuka, Kepelajaran, Kemahasiswaan, Kepemudaan, dan lainnya,” jelasnya.

Berita Rekomendasi

Ia juga menyebut anggaran belasan miliar untuk Asisten Deputi Kepemudaan dan Kepramukaan tak melulu berfokus ke satu bidang.

Belum lagi, anggaran Rp18,9 miliar itu juga dibagi untuk kegiatan Hari Sumpah Pemuda dan kepramukaan.

“Kalau disebut sampai Rp20 miliar, saya tidak tahu itu dari mana sumbernya,” kata Ni’am.

Ni'am pun berpesan, karena baru sebatas rumor dan tak jelas sumbernya, maka diperlukan kebijakan dari masyarakat untuk bijak dalam bermedia sosial.

“Bijaklah di media sosial, jangan semua yang didengar dipercaya. Jangan yang didengar disebar, karena ada risiko hukum dan moral, perlu ditelaah dulu kebenarannya,” pungkasnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas