TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengadilan Negeri Jakarta Timur kembali menggelar sidang lanjutan kasus dugaan penghasutan dan pelanggaran protokol kesehatan untuk terdakwa Habib Rizieq Shihab, Selasa (30/3/2021).

Agenda sidang mendengar pendapat Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas pembelaan atau eksepsi kubu Rizieq.

Dalam tanggapannya jaksa membalas pembelaan Rizieq dan kuasa hukumnya soal surat dakwaan tidak memuat fakta dan tak menjabarkan tindak pidana yang disangkakan.

Jaksa menjelaskan bahwa surat dakwaan yang tak memuat fakta lengkap serta uraian tindak pidana, sama sekali tidak mengurangi nilai sahnya dakwaan tersebut. Pokok perkara dalam surat dakwaan tetap harus dibuktikan.

"Bahwa surat dakwaan yang tidak memuat fakta dan keadaan yang lengkap atas tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan, tidak mengurangi nilai sahnya surat merupakan pokok perkara yang masih harus dibuktikan," kata jaksa di persidangan.

Kata jaksa, pernyataan ini merujuk ketentuan sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 36.K/Kr/1968 yang menegaskan bahwa meskipun surat dakwaan tak lengkap menggambarkan perbuatan pidana Rizieq, namun hal itu tak serta merta membatalkan tuduhan.

Apalagi kata jaksa, unsur elemen pidana yang disangkakan kepada Rizieq sudah diuraikan sempurna.

Baca juga: JPU: Tidak Satu Huruf atau Kata-kata Dalam Dakwaan Bertuliskan Fitnah kepada Rizieq Shihab

Berkenaan dengan hal ini, jaksa dalam surat tanggapannya meminta majelis hakim mengesampingka eksepsi Rizieq.

"Bahwa sehubungan dengan pendapat terdakwa yang menyatakan dakwaan JPU tidak jelas dan tidak lengkap seperti yang dikemukakan pada eksepsinya adalah harus dikesampingkan, karena dakwan JPU telah disusun secara cermat jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan," tegasnya.

Jaksa juga meminta majelis hakim tetap melakukan pemeriksaan atas surat dakwaan, dan menolak atau tidak menerima eksepsi kubu Rizieq.

Sebelumnya, terdakwa kasus pelanggaran protokol kesehatan dan UU Kekarantinaan Kesehatan, Habib Rizieq Shihab tegas menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) hanya berisi fitnah dan tuduhan keji.

Hal ini disampaikan Rizieq saat membaca eksepsi atau surat pembelaan pribadi atas dakwaan JPU dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jumat (26/3/2021).

"Setelah saya membaca dan mencermati dari balik jeruji sel Rutan Mabes Polri, bahkan mendengar pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang ini terkait Kasus Kerumunan Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan, Jakarta Pusat, maka sebagai pendahuluan saya terlebih dahulu menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas dakwaan JPU yang penuh dengan fitnah dan tuduhan keji," kata Rizieq.

Kata Rizieq, ada ribuan kerumunan dan ribuan pelanggaran protokol kesehatan (prokes) sejak pandemi melanda Indonesia. Bahkan pelanggaran itu dilakukan oleh tokoh nasional dari artis hingga pejabat setingkat menteri dan presiden.

Namun dia heran mengapa polisi dan kejaksaan hanya fokus dan menaruh keseriusan pada kerumunan di Petamburan.

Padahal kata Rizieq, kegiatan keagamaan di Petamburan telah mengikuti prokes. Bahkan dihadiri TNI/Polri hingga Satgas Covid-19 DKI Jakarta yang ikut membagi - bagikan ribuan masker.

"Kenapa kepolisian dan kejaksaan begitu sigap penuh semangat melakukan kriminalisasi maulid Nabi ?!," ucapnya.

"Kenapa kepolisian dan kejaksaan menutup mata dan membiarkan berbagai kerumunan yang dengan sengaja melanggar prokes, tanpa merasa bersalah apalagi meminta maaf, bahkan dilakukan secara berulang kali?!," lanjut Rizieq.

Menurutnya sudah menjadi rahasia umum bahwa aneka kerumunan dan pelanggaran prokes yang dilakukan orang - orang dekat Jokowi dibiarkan bahkan dibenarkan.

"Sudah menjadi rahasia umum yang disaksikan dan diketahui semua lapisan masyarakat bahwa aneka kerumunan dan pelanggaran prokes yang dilakukan secara demonstratif oleh orang-orang dekat Jokowi dibiarkan oleh aparat bahkan dibenarkan," jelas dia.