Survei jumlah pesepeda yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan organisasi nirlaba seperti Intitute for Transportation and Development Policy mencatat bahwa terjadi peningkatan jumlah pesepeda hampir 10 (sepuluh) kali lipat pada ruas Jl. M.H Thamrin dan Jl. Jenderal Sudirman (Dishub dan ITDP, 2020).

Meningkatnya jumlah pesepeda di wilayah DKI Jakarta, merupakan satu indikasi bahwa sepeda sebagai satu di antara sarana transportasi selain sebagai sarana rekreasi dan olahraga sangat diminati oleh masyarakat.

Penambahan jumlah pesepeda di wilayah DKI Jakarta harus di imbangi dengan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pedukung untuk pesepeda.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merencanakan pembangunan jalur sepeda yang terproteksi dan terintegrasi dengan angkutan umum massal guna memberikan keamanan, kenyaman dan keselamatan pesepeda.

TUJUAN SAYEMBARA

Tujuan penyelenggaraan Sayembara Desain Jalur Sepeda Terproteksi adalah terwujudnya konsep dan ide perancangan pembangunan.

Serta pengembangan jalur sepeda terproteksi sebagai penyempurnaan dari jalur sepeda yang sudah ada.

Ataupun sebagai rencana pembangunan jalur sepeda selanjutnya yang menitik beratkan kepada desain proteksi jalur sepeda dengan tetap memperhatikan kemanan pesepeda, kenyamanan, pembiayaan, estetika (attractiveness) serta faktor lingkungan (menggunakan bahan, konsep atau proses pembangunan yang ramah lingkungan).

Ide gagasan desain diharapkan mampu menjawab kebutuhan dan tuntutan desain yang diminta yaitu:

1. Orisinalitas ide yaitu rancangan yang dihasilkan bukan merupakan tiruan dari desain jaluir sepeda terproteksi yang pernah ada;

2. Karakter arsitektur yaitu rancangan mempunyai karakter yang kokoh dan kuat untuk merepresentasikan Bangsa Indonesia dan Kota Jakarta yang memenuhi unsur seni (keindahan), inovatif dan adaptif terhadap
perkembangan arsitektur di masa mendatang;

3. Keterkaitan rancangan dengan sejarah dari ruas jalan yang akan menggunakan desain proteksi jalur sepeda tersebut.

4. Kesinambungan yaitu pendekatan rancangan tampilan yang selaras dengan langgam arsitektur baik garis, bentuk maupun detail material.

Rancangan bangunan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perlengkapan jalan;