TRIBUNNEWS.COM - Wacana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperbolehkan sepeda balap atau road bike di jalan layang non tol (JLNT) Kampung Melayu-Tanah Abang dan Jalan Sudirman Thamrin dinilai sebagai kebijakan liar dan diskriminatif.

Hal itu diungkapkan analis kebijakan transportasi, Azas Tigor Nainggolan.

"Kebijakan itu liar, diperbolehkannya pesepeda road bike tersebut tidak ada dasar aturannya," ungkap Tigor kepada Tribunnews.com, Selasa (8/6/2021).

Tigor menilai kebijakan tersebut diskriminatif dan harus segera dihentikan agar tidak menimbulkan kekacauan dan menjadi preseden buruk dalam penegakan aturan lalu lintas.

"Pihak kepolisian Polda Metro Jaya dan Pemprov Jakarta harus hentikan kebijakan liar tersebut juga akan membahayakan pesepeda itu sendiri."

Baca juga: Sahroni Pertanyakan Dasar Kebijakan Pelarangan Sepeda Non-Roadbike Melintas JLNT

"Tidak boleh pihak kepolisian mendukung kebijakan liar dan harus menegakan aturan yang sudah ada," ungkap Tigor.

Menurut Tigor, cara membuat kebijakan yang liar seperti ini juga diskriminatif serta akan merusak citra pesepeda secara umum.

"Akibat ulah pembuatan oleh kepolisian dan kebijakan liar oleh Pemprov Jakarta ini akan membuat publik marah kepada pesepeda secara umum," katanya.

Padahal, lanjut Tigor, yang merusak citra pesepeda secara umum ialah pihak kepolisian Polda Metro Jaya, Pemprov Jakarta dan segelintir pesepeda road bike yang tidak mau menjalankan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

"Penempatan pesepeda road bike di JLNT dan Jalan Sudirman Thamrin adalah melanggar pasal 122 dan 229 UU No 22 Tahun 2009."

"Mari pihak kepolisian Polda metro jaya tegakan aturan, dan hukum pesepeda road bike yang tidak mau bersepeda pada jalur sepeda yang sudah disiapkan di sisi kiri jalan raya," ungkap Tigor.

Baca juga: Uji Coba Jalur Road Bike di JLNT, Dishub DKI Klaim Penggunanya Naik Setiap Pekan

Khusus Akhir Pekan

Sebelumnya diketahui Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan Jalan Non-tol, Kampung Melayu-Tanah Abang (JLNT) akan menjadi lintasan permanen road bike.

Lintasan akan dibuka khusus hanya setiap akhir pekan, Sabtu-Minggu mulai pukul 05.00-08.00 WIB.

"Jadi terkait road bike, hasil rapat menyepakati beberapa hal. Jadi masih menunggu keputusan gubernur ya. Hasil rapat sementara lintasan jalan non tol Kokas yang Karet itu menjadi lintasan permanen road bike setiap Sabtu-Minggu saja," ujar Riza kepada wartawan, Senin (31/5/2021) lalu.

"Jadi yang di Kokas sampai ke Karet, KH Mansyur, jam 05.00-08.00 pagi, khusus hari Sabtu-Minggu," jelas dia.

Baca juga: Pembangunan LRT Jabodebek Tahap 1 Capai 84,6 Persen, Ditargetkan Beroperasi Tahun Depan

Sementara di Jalan Sudirman-MH Thamrin akan dibuatkan jalur tambahan pop up yang diperuntukan bagi sepeda biasa atau non road bike.

"Kemudian hari Sabtu-Minggu akan disiapkan jalur tambahan pop up Sudirman-Thamrin khusus bagi non road bike ya. Jadi yang biasa pesepeda biasa non road bike," kata Riza.

Riza menegaskan pesepeda road bike yang melintas selain di waktu yang telah ditentukan, tidak dibolehkan alias melanggar ketentuan.

"Selain waktu tersebut dilarang," kata Riza.

Uji Coba

Sementara ituKepala Dinas Perhubugan DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan terjadi peningkatan signifikan pesepeda road bike pada pelaksanaan uji coba di JLNT Kampung Melayu - Tanah Abang sejak 23 Mei hingga 6 Juni 2021.

Berdasarkan catatan Dishub DKI, pengguna road bike pekan pertama sebesar 1.666 pesepeda.

Angka ini meningkat 77 persen pada uji coba pekan kedua sebesar 2.466 pesepeda.

Baca juga: Cerita Korban Pelecehan Seksual di KRL, Akui Trauma dan Kecewa terhadap Respons Petugas Keamanan

Kemudian pada pekan ketiga atau Minggu (6/6/2021) kemarin, peningkatannya mencapai 77 persen dengan jumlah 4.005 pesepeda.

"Sebagai ilustrasi bahwa pada hari Minggu kemarin dari setiap uji coba ada tiga kali uji coba, terjadi peningkatan pengguna road bike yang signifikan," kata Syafrin kepada wartawan, Senin (7/6/2021).

Syafrin mengakui pembuatan jalur sepeda road bike ini adalah fasilitas yang diberikan Pemprov DKI mengingat pegiat sepeda jenis ini umumnya melaju dengan kecepatan tinggi.

"Perlu dipahami bahwa pegiat road bike ini mereka ada kecepatan minimum, dan oleh sebab itu yang kami fasilitasi adalah waktu dan di mana mereka boleh berada disaat melakukan aktivitas dalam kecepatan tinggi," ungkapnya.

(Tribunnews.com/Gilang Putranto/Danang Triatmojo)