Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Pajak Sembako

Pedagang di Bekasi Kaget Dengar Sembako Mau Dipajakin Pemerintah

Pedagang buah di Pasar Baru Bekasi ini pun terang-terangan menolak apabila para barang yang dijualnya juga dikenakan PPn.

Pedagang di Bekasi Kaget Dengar Sembako Mau Dipajakin Pemerintah
Warta Kota/Rangga Baskoro
Pengenaan PPn dikeluhkan pedagang Pasar Baru, Bekasi Timur, Sabtu (12/6/2021). Mereka kaget karena akan memberatkan pedagang dan konsumen. 

TRIBUNNEWS.COM, BEKASI - Rencana pemerintah memberlakukan pajak pertambahan nilai (PPN) pada komoditas pangan seperti sembako, daging hingga sayur serta buah-buahan mendapat tanggapan dari para pedagang.

Seperti Mat Nawi (60), penjual buah-buahan yang bahkan belum mengetahui kabar pengenaan PPn pada komoditas buah-buahan.

Pedagang buah di Pasar Baru Bekasi ini pun terang-terangan menolak apabila para barang yang dijualnya juga dikenakan PPn.

"Saya belum tahu malah. Ya kalau memang begitu, saya sebagai pengusaha kecil sangat keberatan," tutur Nawi saat ditemui di lokasi, Sabtu (12/6/2021).

Alasannya, masyarakat yang membeli buah-buahan merupakan kalangan menengah ke atas yang tak banyak jumlahnya.

Belum lagi, pendapatannya pun sangat tak menentu seiring masih mewabahnya pandemi Covid-19.

Baca juga: APPSI: Wacana Pajak Sembako Bukti Negara sedang Bokek

Daya beli masyarakat masih menurun lantaran perekonomian belum stabil.

"Kalau usaha seperti ini kan tidak menentu, kalo lagi rame ya rame, kadang juga sepi, jadi omzet juga tidak menentu," katanya.

Pengenaan PPn secara otomatis akan menaikan harga beli buah-buahan yang dipasok dari Pasar Induk Kramat Jati dan Cibitung.

Terlebih lagi, pengenaan nilai pajak sebesar 12 persen disebut Nawi terlalu tinggi.

"Ya nanti imbasnya sudah pasti harganya jadi naik. Apalagi kalau 13 persen. Sekarang saja saya ambil untungnya tipis banget," tutur Nawi.

Senada dengan Nawi, pedagang sembako bernama Samsul (34) tak sepakat apabila dagangannya dikenakan PPn.

Selain memberatkan pedagang, kenaikan harga juga berpotensi menjatuhkan daya beli masyarakat.

"Kegedean itu sih kalau 12 persen, sekarang kalau barang harga tambah 500 perak, sedangkan dagang sepi begini. Enggak nutup sama operasional. Pembeli kan tahu sendiri, harga naik dikit saja pindah," kata Samsul.

Wacana penerapan PPN sembako terus bergulir, meski kebijakan tersebut masih belum final.

Rencana yang tertuang dalam Draf Revisi Kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) tersebut, sontak direspons secara negatif oleh para pedagang di Pasar Baru Bekasi, Bekasi Timur.

Menkeu Sri Mulyani menegaskan bahwa pihaknya masih melakukan pembahasan internal.

Artinya pemerimtah belum menyampaikan isi draft kepada DPR, namun ternyata isi dratf sudah bocor.

Kini pemerintah dikrtik karena PPN Sembako diprediksi bakal merugikan rakyat kecil.

Terbaru kritikan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio.

Ia menilai kebijakan tersebut akan membebani masyarakat.

“Jadi kalau pemerintah tidak mampu membasmi korupsi, tidak mampu membuat prioritas di pembangunan infrastruktur, ya jangan tekan rakyat,” kata Agus.

Rencana pemerintah tersebut tertuang dalam draf revisi kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Jenis sembako yang bakal dikenakan PPN antara lain, beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, dan gula konsumsi.

Semula, jenis sembako itu dikecualikan dalam PPN yang diatur dalam aturan turunan, yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 116/PMK.010/2017.

Sedangkan dalam Pasal 4A draf RUU KUP, sembako dihapus dalam kelompok barang yang tak dikenai PPN.

Menurut Agus, seharusnya pemerintah gencar dalam menangani korupsi yang merugikan keuangan negara, ketimbang membebankan masyarakat dengan pajak.

Ia menyinggung sejumlah kasus yang menimbulkan kerugian negara sangat besar, seperti kasus Jiwasraya, Asabri hingga Bumiputera.

Menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi di PT Asabri mencapai Rp 22,78 triliun.

Kemudian dalam kasus Jiwasraya, kerugian negara sebesar Rp 16,81 triliun.

“Jadi maksud saya, negara itu coba hadir sedikit, di mana yang terjadi pemborosan dan merugikan masyarakat, itulah yang dibasmi. Jangan menarik pajak-pajak yang justru itu kebutuhan dasar dari masyarakat,” ujar dia.

Selain itu, Agus juga menyarankan pemerintah fokus dalam membuat prioritas terkait pembangunan infrastruktur.

Artinya, pemerintah harus memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang memberikan dampak positif terhadap keuangan negara.

“Nah pakai prioritas. Jangan karena bingung, tidak bisa mengatasi, kas kosong, lalu menekan rakyat. Dapatnya enggak seberapa, tapi membuat sengsara. Itu kan negara dapatnya enggak banyak, tapi membuat sengsara,” ujar dia.

Kritik senada disampaikan oleh Anggota Komisi IX dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Netty Prasetiyani Aher.

Ia menyarankan pemerintah lebih kreatif dalam mencari sumber pendapatan negara lain.

Selain itu, pemerintah juga seharusnya serius melakukan efisiensi pengelolaan anggaran serta memastikan tidak terjadi korupsi dan kebocoran anggaran.

Netty mengingatkan pemerintah akan tugasnya, yaitu untuk menciptakan sebesar-besarnya kemakmuran bagi rakyat, bukan malah menimbulkan kesengsaraan.

Ia menengarai pemerintah sudah tidak tahu lagi cara mencari sumber pendapatan negara, kecuali dengan menarik pajak dari rakyat.

"Dengan jumlah penduduk yang besar, menarik pajak dari rakyat memang menjadi cara mudah mengumpulkan uang," ujar Netty, Kamis.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengatakan, rencana pemajakan sembako bukan berarti pemerintah tak memikirkan masyarakat kecil.

Yustinus menuturkan, pemerintah tengah mereformasi sistem perpajakan supaya lebih adil dan tepat sasaran.

Pasalnya objek pajak yang dikecualikan dari PPN saat ini termasuk sembako, banyak pula dikonsumsi masyarakat mampu yang seharusnya bisa membayar.

"Tapi kok sembako dipajaki? Pemerintah kalap butuh duit ya? Kembali ke awal, enggak ada yang tak butuh uang, apalagi akibat hantaman pandemi. Tapi dipastikan pemerintah tak akan membabi buta. Konyol kalau pemulihan ekonomi yang diperjuangkan mati-matian justru dibunuh sendiri," ujar Yustinus, dikutip dari akun Twitternya, Rabu (9/6/2021).

Draf Bocor

Bocornya draft Rancangan Undang-undang (RUU) Perubahan Kelima Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) bikin gaduh di publik secara langsung maupun dunia maya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, padahal Kementerian Keuangan sendiri masih lakukan pembahasan internal dan belum menyampaikan isi draft tersebut di rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Mengenai masalah PPN, mungkin Komisi XI juga memahami, kita menyampaikan RUU KUP yang sampai hari ini belum disampaikan di Paripurna, belum dibacakan," ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Kamis (10/6/2021).

Karena itu, menurut Sri Mulyani, tentu Kementerian Keuangan dari sisi etika politik belum bisa melakukan penjelasan ke publik sebelum ini dibahas lewat DPR.

"Karena itu adalah dokumen publik yang kami sampaikan kepada DPR melalui surat Presiden. Oleh karena itu, memang ini situasinya menjadi agak kikuk karena ternyata kemudian dokumennya keluar karena memang sudah dikirimkan kepada DPR juga," katanya.

Selanjutnya, Kementerian Keuangan menjadi tidak dalam posisi untuk bisa menjelaskan keseluruhan arsitektur dari perpajakan karena yang keluar di publik adalah sepotong-sepotong yang.

"Kemudian, di-blowup seolah-olah menjadi sesuatu yang tidak mempertimbangkan situasi hari ini. Pada hari ini fokus kita itu pemulihan ekonomi," pungkas Sri Mulyani.

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Pedagang Pasar Baru Bekasi Kaget Mendengar Rencana Pengenaan PPn Komoditas Sembako

Editor: Hasanudin Aco
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas