Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo  menyetujui permintaan Anggota Komisi III DPR membongkar jalur sepeda permanen di sepanjang Jalan Sudirman - Thamrin.

Terkait hal itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria  menegaskan Pemprov DKI kini tengah mengkaji ulang keberadaan jalur sepeda yang telah menelan anggaran miliaran rupiah itu.

"Terkait jalur sepeda semuanya masih dalam proses uji coba pengkajian, pak gubernur belum mengeluarkan keputusan," ucapnya, Rabu (16/6/2021).

Wagub mengatakan Gubernur Anies Baswedan masih terus meminta masukan dari berbagai kalangan soal keberadaan jalur sepeda permanen ini, termasuk juga saran dari Kapolri.

Baca juga: Kapolri Setuju Bongkar Jalur Sepeda Sudirman-Thamrin di Jakarta

Dengan demikian, diharapkan keputusan yang diambil tak merugikan banyak pihak, baik itu pesepeda maupun pengguna jalan lainnya.

"Prinsipnya Pemprov DKI akan memberikan pelayanan terbaik bagi semua pihak, bagi pesepeda road bike, nonroad bike, pejalan kaki, pengguna sepeda motor, pengguna kendaraan pribadi, apalagi pengguna kendaraan umum," ujarnya di DPRD DKI.

"Kita akan berikan pelayanan terbaik, kebijakan yang diambil pasti mengacu pada kepentingan masyarakat yang lebih luas," tambahnya menjelaskan.

Bila sudah dibahas matang, nantinya Pemprov DKI bakal mengumumkan kebijakan baru yang bakal diambil soal jalur sepeda permanen itu.

"Jadi sekali lagi, semuanya masih dalam proses pembahasan, diskusi evaluasi uji coba dan lainnya," tuturnya.

Kapolri setuju

Diberitakan sebelumnya,  Kapolri Jenderal (Polisi) Listyo Sigit Prabowo mengatakan, pihaknya setuju apabila jalur sepeda permanen yang ada di Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan M.H. Thamrin, Jakarta, dibongkar.

Namun, Listyo mengatakan, Polri akan mencari formula terbaik untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul setelah adanya jalur sepeda tersebut.

"Prinsipnya, terkait dengan jalur sepeda, kami akan terus mencari formula yang pas, kami setuju untuk masalah (jalur) yang permanen itu nanti dibongkar saja," kata Listyo dalam rapat dengan Komisi III DPR, Rabu (16/6/2021) dikutip dari Kompas.com.

Listyo menuturkan, untuk mencari solusi tersebut, Polri akan melakukan studi banding ke beberapa negara terdekat.

Ia menyebut ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan antara lain pengaturan rute sepeda baik sepeda yang digunakan untuk bekerja atau berolahraga.

Baca juga: Komisi III DPR Minta Kapolri Evaluasi Jalan Pesepeda Sudirman-Thamrin: Bila Perlu, Bongkar

Kemudian, jam pemberlakuan jalur sepeda, pengaturan luas wilayah jalur sepeda, serta daerah-daerah mana saja yang menerapkan jalur sepeda.

"Ini akan kami koordinasikan dengan Kementerian Perhubungan, dengan Pemerintah Daerah DKI. Para kapolda di seluruh wilayah juga melakukan yang sama," kata Listyo.

Harapannya, keberadaan jalur sepeda nantinya tidak akan mengganggu kendaraan-kendaraan lain dan pengguna jalan lainnya.

"Sehingga kemudian jalur sepeda bagi masyarakat tetap ada, jamnya dibatasi, sehingga tidak mengganggu para pengguna atau moda-moda yang lain yang memanfaatkan jalur tersebut," kata dia.

Desakan DPR

Sebelumnya diberitakan Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk membongkar jalur sepeda permanen di Jalan Sudirman-Thamrin, Jakarta.

Menurut politikus dari Fraksi Nasdem ini, keberadaan jalur sepeda itu menimbulkan diskriminasi antar pengguna kendaraan di jalan raya.

Ia menyebut, bila itu dibiarkan, nantinya akan ada permintaan istimewa untuk para pengguna kendaraan lainnya.

"Jangan sampai nanti jalur permanen semua pelaku hobi motor bikin minta juga kepada pemerintah jalur motor khusus kaya Harley dan superbike," kata Sahroni rapat bersama Kapolri di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (16/6/2021).

Politikus Nasdem itu berharap Kapolri mengintruksikan Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono untuk segera membongkarnya. Sehingga nantinya kawasan tersebut tak lagi ada kendaraan yang merasa terdiskriminasi.

"Mohon kiranya pak kapolri dengan jajarannya terutama ada korlantas di sini untuk menyikapi jalur permanen dikaji ulang. Bila perlu dibongkar dan semua pelaku jalan bisa menggunakan jalan tersebut," kata Sahroni.

Sementara itu, Anggota Komisi III Fraksi Nasdem Taufik Basari juga meminta Kapolri segera menindaklanjuti permintaan tersebut karena bila tetap dipasang akan menimbulkan rasa ketidakadilan antara pengguna jalan.

"Ada semacam permasalahan di jalan yang menurut saya baik itu para pesepeda maupun masyarakat pengguna jalan. Ini harus diberikan fasilitas yang adil, yang bisa membuat semua terpenuhi hak-haknya untuk dibuat pengaturan-pengaturan yang jelas," kata Taufik.

Sumber: Kompas.com/Kompas.TV/Tribun Jakarta

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul Reaksi Wagub DKI Saat Kapolri Setuju Bongkar Jalur Sepeda Permanen di Sudirman-Thamrin