TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah menilai bahwa Pemerintah DKI Jakarta kurang  dalam komunikasi dan sosialisasi jalur sepeda permanen Sudirman-Thamrin, Jakarta Pusat, sehingga menimbulkan polemik.

Padahal, kata dia, maksud dibuatnya jalur sepeda tersebut baik menjadikan sepeda alat transportasi.

"Ini sebenarnya baik, tapi komunikasi dan sosialisasinya aja yang kurang, sehingga jadi polemik memicu keluhan masyarakat, sampai mau dibongkar oleh polisi," kata dia kepada Tribunnews.com, Jumat (25/6/2021).

Polemik jalur sepeda tersebut muncul karena menyamakan antara sepeda roadbike untuk olahraga dan sepeda untuk transportasi. 

Pemprov DKI, kata Trubus, seharusnya gencar mensosialisasikan penggunaan Jalur Sepeda untuk transportasi.

Baca juga: Mengurai Polemik Jalur Sepeda

Sementara penggunaan roadbike di tempat olahraga.

"Tapi ini malah seakan dibiarkan begitu saja, buat jalur tapi kampanye menggunakan sepeda untuk transportasi kurang," katanya.

Trubus menyarankan Pemprov DKI untuk berkoordinasi dengan kepolisian mengenai rencana pembongkaran jalur sepeda tersebut.

Apabila tujuannya menjadikan alat transportasi maka perbaiki jalur dan kebijakannya.

Sebelumnya, isu pembongkaran jalur sepeda di jalan-jalan utama Ibukota mengemuka setelah dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Kapolri  pekan lalu.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni dari Fraksi Partai Nasdem meminta Kapolri membongkar jalur sepeda yang dibangun Pemda DKI dengan alasan menciptakan diskriminasi antar pengguna sepeda yang berbeda. 

"Mohon kiranya Pak Kapolri dengan jajarannya, terutama ada Korlantas di sini, untuk menyikapi jalur permanen dikaji ulang, bila perlu dibongkar dan semua pelaku jalan bisa menggunakan jalan tersebut. Bilamana ada risiko ditanggung masing-masing di jalan yang ada di Sudirman-Thamrin,” ujar Sahroni.