TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPP Projo menyatakan pembatalan vaksin Covid-19 individu berbayar menunjukkan bahwa Presiden Joko Widodo mengutamakan kepentingan masyarakat luas.

"Presiden Jokowi setia di garis rakyat. Keselamatan rakyat di masa pandemi Covid-19 di atas segalanya," ungkap Sekjen DPP Projo, Handoko dalam siaran pers, Sabtu (17/7/2021).

Handoko menilai di tengah kontroversi tentang vaksinasi individu berbayar oleh BUMN Kimia Farma, Presiden Jokowi memilih berpihak kepada rakyat.

Keputusan Presiden Jokowi tersebut juga menunjukkan kemenangan rakyat atas kepentingan bisnis berkedok mempercepat vaksinasi nasional.

Menurut Handoko, Projo mengapresiasi pembatalan vaksin Covid-19 berbayar sekaligus mendorong percepatan program vaksinasi gratis yang kini masih berkisar 15 persen dari target.

"Projo di seluruh Indonesia siap memobilisasi masyarakat untuk mempercepat pencapaian target program vaksinasi nasional," kata Handoko.

Projo meminta Presiden Jokowi menghapus sekat-sekat birokrasi dalam kondisi darurat pandemi Covid-19 saat ini.

Handoko menjelaskan bahwa tata kelola penanganan pandemi Covid-19 sudah saatnya diperbaiki.

Pelibatan sumber daya pemerintah, temasuk energi relawan pendukung Jokowi, perlu segara dilakukan untuk menyelesaikan program vaksinasi gratis.

Pengerahan potensi nasional seperti penambahan sarana dan fasilitas kesehatan mendesak untuk dilakukan segera. Vaksin dan obat Covid-19 segera diperbanyak serta digratiskan.

"Projo siap melaksanakan perintah Pak Jokowi untuk mendorong percepatan penanganan pandemi Covid-19. Projo tetap setia di garis rakyat," kata Handoko.