TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi PDI Perjuangan di DPRD DKI Jakarta menolak perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017 - 2020 yang diajukan Gubernur Anies Baswedan.

Pasalnya perubahan yang diminta Pemprov DKI hanya dalih atau alasan untuk justifikasi kinerja Anies yang tak mencapai target

"Kenapa RPJMD mau diubah? Wong banyak target program unggulan gubernur tidak tercapai. Bahkan sebelum pandemi, tiga tahun menjabat, realisasinya jauh dari target," terang Ketua Fraksi PDI-Perjuangan DPRD DKI, Gembong Warsono kepada wartawan, Senin (2/8/2021).

Baca juga: Diperiksa Lebih dari 24 Jam, Bagaimana Status Pengendara Moge Terlibat Tabrakan Maut di Serpong ?

Gembong mengatakan saat Pilgub DKI tahun 2017, pasangan Anies Baswedan - Sandiaga Uno banyak memiliki program unggulan, seperti Rumah DP 0, Oke Oce untuk memberdayakan UMKM, Naturalisasi Sungai untuk penanganan banjir.

Namum dalam pelaksanaannya, program - program itu dinilai tidak sesuai target.

Sebut saja Rumah DP 0 yang dicanangkan target 250 ribu unit, namun pendiriannya hanya 2.764.

Kemudian Oke Oce yang justru berubah jadi Jakpreneur, serta program Naturalisasi Sungai yang belum selesai.

"Naturalisasi Sungai apalagi, ada seujung kuku yang sudah selesai?," tanya Anggota Komisi A DPRD DKI ini.

Baca juga: Tangani 2 Harimau Terpapar Covid-19, Anies Baswedan Apresiasi Tim Dokter Taman Margasatwa Ragunan

Ia menilai Anies tidak fokus dalam menuntaskan program kerja yang dibuatnya sendiri.

Anies juga tak memiliki skala prioritas dalam perencanaannya.

"Skala Prioritasnya apa? Formula E? BPK temukan potensi kerugian Rp 106 Miliar, Jalur Sepeda? Kami mendukung, tapi kenapa jadi malah timbulkan konflik horizontal dengan pengguna jalan lain," ujarnya.