TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mulai Rabu (11/8/2021) Polda Metro Jaya meniadakan penyekatan PPKM yang selama ini diberlakukan selama PPKM darurat. 

Sebagai gantinya, pihak Polda Metro akan memberlakukan ganjil genap di 100 titik di ibu kota. 

Menanggapi kebijakan ini, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni menyampaikan beberapa pandangan. 

Di antaranya, pihak Dishub maupun Polda Metro harus bersiap menghadapi berbagai kemungkinan yang terjadi dengan pemberlakukan ganjil genap ini. 

"Selama ini untuk mengurangi mobilitas masyarakat dan menekan laju penularan covid19, kami tentunya setuju. Yang penting polisi dan Dishub siap dengan berbagai risikonya. Misalnya kendaraan umum seperti kereta, mrt dan busway jadi penuh, dan bagaimana memastikan warga tetap menjaga jarak?,” kata Sahroni kepada wartawan, Rabu (11/8/2021). 

Baca juga: Berlaku Mulai 12 Agustus, Ini Alasan Pemprov DKI Kembali Terapkan Ganjil-Genap saat Pandemi

Menurut Sahroni, hal ini sangat perlu diantisipasi, mengingat pentingnya menjaga jarak demi mengurangi resiko penularan covid-19 di transportasi umum. 

“Saat penyekatan kemarin mungkin banyak yang pakai kendaraan pribadi, nah karena sekarang ganjil genap, kemungkinan besar akan banyak yang kembali menggunakan transportasi publik. Ini yang harus sangat diantisipasi," ucapnya. 

Lebih lanjut, legislator asal Tanjung Priok, Jakarta Utara ini juga mengingatkan agar pihak Polda Metro dan Dishub melakukan kordinasi yang menyeluruh dengan pihak penyedia jasa angkutan umum agar mobilitas warga tetap lancar, namun dengan memperhatikan protokol kesehatan. 

“Sejauh ini saya lihat sudah bagus ya, busway dan MRT misalnya sangat ketat dalam memberlakukan protokol kesehatan. Nah tinggal bagaimana pencapaian ini berlanjut terus di masa ganjil genap. Teknisnya gimana ya diharapkan ada kordinasi yang baik dari suruh stake holder dalam hal ini,” pungkasnya.