Meski Hujan Deras Massa Aksi 'Gebrak' Tetap Berdemo di Kawasan Patung Kuda, Sudah Siapkan Jas Hujan
Massa aksi yang rencananya melakukan aksi di depan Istana Negara ini ditahan oleh aparat keamanan gabungan.
Penulis: Rizki Sandi Saputra
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Massa aksi dari aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) beserta mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat lainnya tetap menggelar aksinya meski saat ini kondisi di lokasi tengah diguyur hujan deras.
Massa aksi yang terbagi menjadi dua tempat ini tetap melanjutkan orasi di depan Gedung Sapta Pesona atau sekitar Patung Kuda, Kamis (28/10/2021).
Massa aksi yang rencananya melakukan aksi di depan Istana Negara ini ditahan oleh aparat keamanan gabungan.
Di mana aparat keamanan telah membangun barikade dengan menggunakan kawat berduri dan dua unit mobil water canon di lokasi.
Terpantau massa aksi langsung menggunakan jas hujan yang telah dibawanya sedari rumah, beberapa di antaranya juga menggunakan spanduk yang dibawa untuk menghadang air hujan yang turun.
Di mobil komando, sang orator tetap meneriakkan massa aksi untuk tetap di tempat.
"Kita tetap bertahan di sini, sampaikan apa yang ada di hati nurani kita, setuju?," kata orator di atas mobil komando.
"Setuju," jawab massa aksi secara bersamaan.
Baca juga: Polisi Berpakaian Hazmat Turut Amankan Demo Buruh dan Mahasiswa di Patung Kuda
Hingga berita ini ditayangkan aksi masih berlangsung, dan kondisi masih kondusif dengan cuaca masih hujan deras.
Bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda
Gerakan Buruh bersama Rakyat (Gebrak) bakal menggelar aksi di depan Istana Negara, pada Kamis (28/10/2021) ini.
Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (Kasbi) Nining Elitos mengatakan, dalam aksi yang digelar hari ini akan berfokus pada evaluasi 2 tahun kinerja pemerintahan Joko Widodo - Maruf Amin yang juga bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda.
"Dua tahun kepemimpinan Jokowi-Maruf Amin di periode kedua ini tentu dirasakan kita sama-sama, tidak hanya kaum buruh di berbagai sektor, terjadi kemunduran kemerosotan yang luar biasa, ini yang kita hadapi," kata Nining dalam keterangannya, dikutip Kamis (28/10/2021).
Aksi ini sendiri, kata Nining akan digelar mulai pukul 11.00 WIB dengan titik kumpul di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.
Dari situ para masa aksi melakukan longmarch hingga ke depan Istana Kepresidenan di sisi utara.
Selain KASBI, kata Nining, elemen buruh lain yang turut bergabung dalam aksi ini adalah Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Sentral Gerakan Buruh Nasional (SGBN), Konfederasi Serikat Nasional (KSN), Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI).
Nining menjelaskan, dalam aksi hari ini pihaknya akan membawa setidaknya 13 tuntutan rakyat antara lain, cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dan seluruh aturan turunannya.
Dalam aksi ini juga, mereka mendesak Pemerintah untuk menghentikan penangkapan aktivis yang membela rakyat.
Dia menyebut demokrasi pada rezim hari ini sangat buruk.
"Ini dosa besar, saya hidup di masa rezim otoriter, dan merasakan ketika pasca reformasi saya melihatnya ini rezim yang terburuk bagaimana melahirkan regulasi tidak lagi melihat kepentingan rakyat," tutur Nining.
Tuntutan keempat, sahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga; kelima, usut tuntas kasus korupsi BPJS Ketenagakerjaan dan Korupsi Bansos Covid-19.
Kemudian, mereka menolak pemberangusan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kembalikan 58 pegawai KPK yang dikeluarkan dengan skema jahat tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan.
Ketujuh, pemerintah didesak menghentikan rencana liberalisasi agraria dan pembentukan Badan Bank Tanah, serta segera mengembalikan semangat reforma agraria berdasarkan UUD 1945, TAP MPR XI/2001 dan UU Pokok Agraria 1960.
"Selanjutnya, hentikan kekerasan seksual dengan mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual; gratiskan biaya pendidikan selama pandemi; dan stop liberalisasi dan komersialisasi pendidikan," katanya.
Selain buruh, aksi ini juga akan diikuti oleh mahasiswa dari BEM Universitas Indonesia, petani, miskin kota, pemuda, pelajar, jurnalis, perempuan, nelayan, pembela Hak Asasi Manusia (HAM), dan lembaga bantuan hukum.