TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Komisi D DPRD DKI Jakarta mengaku belum melihat adanya keseriusan Pemprov DKI dalam menangani masalah banjir ibu kota.

Ketua Komisi D DPRD DKI, Ida Mahmudah mengatakan kegiatan penanganan banjir harus masuk program prioritas Pemprov DKI di tahun 2022. 

Pos anggaran untuk penanganannya diminta dimasukkan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2022.

Baca juga: Lokasi Sirkuit Masih Belum Ditentukan, KPK Mulai Usut Dugaan Korupsi Proyek Formula E di DKI Jakarta

Seluruh Suku Dinas (Sudin) Sumber Daya Air di daerah ibu kota harus menjadikan penanganan banjir sebagai program prioritas.

"Seperti di Jakarta Utara ada kesiapan Waduk Belibis yang tidak besar. Sudah ada pembangunan tapi baru sebagian, yang selama ini banjir sepinggul sekarang sudah dibawah pinggul, jadi ini kan paling tidak ini dimanfaatkan," kata Ida dalam keterangannya, Jumat (5/11/2021).

Adapun dalam rancangan KUA-PPAS APBD tahun anggaran 2022, Suku Dinas SDA mengusulkan anggaran Rp1,17 triliun untuk penanganan banjir. 

Rinciannya Jakarta Pusat Rp199,67 miliar, Jakarta Utara Rp188,87 miliar, Jakarta Barat Rp229,13 miliar, Jakarta Selatan Rp175,56 miliar, Jakarta Timur Rp239,91 miliar, dan Kabupaten Kepulauan Seribu Rp137,40 miliar.

Baca juga: Menanti Penetapan Tersangka Tragedi Mahasiswa UNS Tewas saat Diklat Menwa

Baca juga: Geng Motor Berulah Lagi, Kali Ini Pedagang Pempek di Sawah Besar Jadi Korban, Luka Bacok di Punggung

Atas usulan anggaran ini, Komisi D meminta semua Sudin SDA menginvetarisasi titik - titik di wilayahnya yang butuh prioritas penanganan banjir.

Sehingga genangan air akibat hujan tidak lagi berdampak pada kelangsungan hidup warga ibu kota

"Jadi semua harus diprioritaskan di anggaran 2022 agar di beberapa kelurahan di wilayah sekitar tidak mengalami banjir yang dirasakan warga selama ini," ungkapnya