TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria merespons soal usulan pembentukan panitia khusus (Pansus) sumur resapan yang digulirkan Fraksi PSI.

Meski program pengendali banjir itu selalu jadi sorotan, Ahmad Riza Patria menilai pembentukan Pansus sumur resapan belum diperlukan.

"Saya kita Pansus itu hak teman-teman DPRD ya, cuma kalau soal sumur resapan rasanya belum diperlukan," ucapnya, Rabu (15/12/2021).

Baca juga: Sumur Resapan Ambles Saat Dilintasi Mobil Ketua PSI, Lurah Lebak Bulus: Memang Baru Dicor

Baca juga: Sumur Resapan Banyak Dikritik Warga, PSI Usul Bentuk Pansus Usut Dana Rp411 Miliar

Politisi Gerindra ini pun justru meminta PSI berkoordinasi dengan dinas terkait atau dalam hal ini Dinas Sumber Daya Alam (SDA) untuk membahas masalah sumur resapan.

Tak hanya itu, Ariza juga meminta para politisi PSI turun langsung ke lapangan meninjau pembuatan sumur resapan.

Pasalnya, usulan pembuatan Pansus sumur resapan itu disampaikan hanya berdasarkan laporan dari masyarakat tanpa melihat langsung di lapangan.

"Silakan teman-teman dari fraksi mana pun melakukan dialog dengan dinas terkait. Temui kalau perlu kontraktornya, lihat di lapangan, minta penjelasan keterangan bisa dicarikan solusinya," ujarnya di DPRD DKI, Jakarta Pusat.

Diberitakan sebelumnya, Fraksi PSI DPRD DKI mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) sumur resapan.

Pasalnya, banyak keluhan dari masyarakat yang diterima PSI terkait salah satu program unggulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam mengatasi banjir di ibu kota ini.

"Kami banyak menemukan dan menerima pengaduan tentang sumur resapan yang amburadul. Sumur Anies Baswedan ini ada yang merusak jalan, ada yang terbengkalai, hingga ada yang mengancam keselamatan pengguna jalan," ucap politisi PSI Justin Adrian, Rabu (15/12/2021).

Baca juga: Benarkan Ada Keributan Dalam Turnamen Sepatu Roda Anak di Sunter, Polisi: Sudah Berdamai 

Baca juga: Gaya Jokowi, Wali Kota Bogor dan Aparat TNI-Polri Bujuk serta Hibur Anak SD saat Vaksinasi

Banyaknya masalah yang ditimbulkan dari sumur Anies Baswedan ini pun disebutnya harus diusut tuntas.

Pasalnya, alokasi anggaran untuk program sumur resapan mencapai Rp411 miliar pada 2021 ini.

"Sumur Anies empat ratus miliar malah resahkan warga," ujarnya dalam keterangan tertulis.

Anggota Komisi D DPRD DKI ini pun menilai, Anies cs tidak terbuka soal pembuatan sumur resapan ini.

Sebab, DPRD DKI tidak pernah diperlihatkan data lokasi pembangunan sumur resapan yang dibuat  Anies.

Ia pun menuding Anies menyembunyikan banyak masalah dalam pembangunan sumur resapan.

"Kami terus meminta data pembangunan sumur resapan dibuka kepada publik, karena tahun ini titiknya sangat banyak," kata dia.

"Saat Pemprov tidak membuka data tersebut, kami jadi curiga ada yang ditutup-tutupi," sambungnya menjelaskan.

Baca juga: Buntut Napi Adam Bin Musa Kabur dari Lapas Tangerang, 2 Pejabat Dicopot, Inspektorat Turun Tangan

Dengan pembentukan Pansus sumur resapan, diharapkan berbagai permasalahan dalam pembangunan sumur resapan dapat diselesaikan, sehingga bisa memberikan manfaat kepada warga ibu kota.

"Langkah ini harus kami ambil karena Pemprov DKI kurang terbuka. Kami harap fraksi-fraksi lain juga dapat mendukung langkah ini," tuturnya.

"Kami ingin pastikan warga Jakarta menerima manfaat dari Rp411 miliar ini," tambahnya menjelaskan.

Program sumur resapan buatan Gubernur Anies Baswedan belakangan memang menjadi sorotan.

Bukannya mengurangi banjir, pembuatan sumur resapan justru dianggap bikin resah warga lantaran dalam proses pembangunannya justru merusak jalan.

Bahkan, mobil milik Ketua DPP PSI Isyana Bagoes Oka sempat terperosok masuk ke dalam sumur resapan yang ambles di Lebak Bulus, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.

Artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul Sumur Resapan Dinilai Banyak Masalah, PSI Usulkan Bentuk Pansus, Wagub Ariza: Belum Perlu ,