Ekonomi Masyarakat Belum Stabil, Kenaikan Tarif KRL Disarankan Ditunda
Budi Karya Sumadi diminta meninjau kembali wacana kenaikan tarif KRL Commuter Line Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).
Penulis: Dennis Destryawan
Editor: Choirul Arifin
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perekonomian masyarakat dinilai belum stabil di tengah pandemi Covid-19. Dengan alasan tersebut, pimpinan Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan untuk menunda kenaikan tarif Kereta Rel Listrik (KRL).
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw meminta Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi meninjau kembali wacana kenaikan tarif KRL Commuter Line Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).
“Saya mempertanyakan kenaikan tarif KRL Commuter Line di Jabodetabek," kata Robert dalam keterangannya, Kamis (27/1/2022).
Roberth mengimbau Menhub menunda kenaikan tarif KRL Commuter Line tersebut mengingat situasi perekonomian masyarakat yang belum stabil akibat dampak pandemi Covid-19 terlebih Omicron yang tren penularannya baru menanjak saat-saat ini.
Baca juga: Kemenhub Sebut Ada Alasan Kuat Mengenai Wacana Kenaikan Tarif KRL
"Usul saya, melihat situasi ekonomi nasional kita yang baru mulai tumbuh namun dengan adanya meningkatnya kembali tingkat penularan Covid-19 Omicron saat ini maka menurut saya tarif KRL ini belum saatnya untuk dinaikkan. Ini himbauan saya terhadap adanya wacana kenaikan tarif KRL Commuter Line di Jabodetabek,” ujar Roberth.
Baca juga: YLKI Rekomendasikan Tarif KRL Pada 10 Km Pertama Tidak Naik, Hanya Akan Bebani Pekerja
Usulan itu ditegaskan Roberth saat menyampaikan pendapat dalam rapat kerja Komisi V DPR RI dengan Menhub Budi Karya Sumadi beserta jajaran dalam rangka agenda evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2021 dan pembahasan program kerja Kemenhub Tahun 2022, di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (26/1/2022).
Menanggapi hal itu, Menhub Budi Karya Sumadi memaparkan bahwa Kemenhub beserta jajaran siap mempertimbangkan usulan dari Pimpinan Komisi V DPR RI tersebut dengan segera mencari jalan terbaik untuk penyelesaian masalah wacana kenaikan tarif KRL Commuter Line.
Yakni, ungkap Menhub Budi, dengan solusi titik keseimbangan terbaik.
