TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah pelajar terjaring razia kepolisian saat hendak menuju lokasi aksi 11 April, baik di DPR RI maupun Patung Kuda.

Lantas bagaimana nasib mereka ?

Akankan mereka dikenakan sanksi ?

Belakangan Pemkot Jakarta Timur menyatakan bakal mempertimbangkan mencabut KJP pelajar yang ikut demo.

Hal ini direspons oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta hingga Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Wagub DKI Ariza Minta Pemkot Jaktim Tidak Terburu-buru Mencabut KJP Pelajar yang Ikut Demo Kemarin

Pemerintah Kota Jakarta Timur (Pemkot Jaktim) memertimbangkan mencabut Kartu Jakarta Pintar (KJP) terhadap siswa yang terlibat demo pada Senin (11/4/2022).

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria buka suara terkait hal itu.

Pria yang karib disapa Ariza itu mengimbau agar Wali Kota Jakarta Timur M Anwar tidak terburu-buru terkait hal itu.

Menurutnya, segala sesuatu harus dilakukan evaluasi terlebih dahulu terkait peran dan keterlibatan pelajar yang ikut dalam aksi demo kemarin.

"Nanti kita akan evaluasi apakah dirasa perlu atau tidak (untuk cabut KJP). Kami akan evaluasi keterlibatan dan perannya," kata Ariza di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (12/4/2022).

"Jadi jangan terburu-buru memberikan sanksi. Kita harus bijak," ujar Ariza.

Baca juga: Wagub DKI Komentari Banyaknya Pelajar yang Ikut Aksi 11 April hingga Diamankan Polisi 

Baca juga: Nasib 92 Remaja Tangerang Kena Razia Aksi 11 April, Diambil Sidik Jari, Susah Urus Administrasi

Pihaknya, kata dia, sudah mengimbau kepada para pelajar agar tak ikut terlibat dalam aksi demonstrasi kemarin.

"Kami sudah minta pelajar jangan ikut demo, biarkan teman-teman mahasiswa, adek-adek, teman-teman buruh yang lainnya," ucap Ariza.

"Pelajar fokus di pendidikan sekolah, terkait sanksi kami akan evaluasi sanksi apa yang akan diberikan kepada pelajar yang ikut demo kemarin," terang Ariza.

Pemprov DKI Jakarta Tak Akan Beri Sanksi Pelajar yang Ikut Demo 11 April 2022

Dinas Pendidikan DKI Jakarta tak akan memberikan sanksi kepada pelajar yang ikut demo 11 April 2022.

Kasubag Humas Disdik DKI Taga Radja mengatakan, pihaknya hanya akan melakukan pembinaan terhadap pelajar tersebut sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 86 Tahun 2018.

Adapun aturan itu berisi tentang penanggulangan dan pencegahan tindak kekerasan pada peserta didik dan satuan pendidikan.

"Kami akan memberikan pembinaan, karena ini berbicara demokrasi kan. Paling tidak diberikan pemahaman yang utuh tentang apa sih UUD itu, kemudian urgensinya, kepentingannya. Artinya kami lebih mengedepankan itu," ucapnya saat dikonfirmasi, Selasa (12/4/2022).

Baca juga: 3 Warga Bekasi Bakar Pospol Pejompongan Pakai Bom Molotov, Polisi Cari Dalangnya

Baca juga: Siapa Dalang yang Gerakkan 86 Pelajar Tangerang ke DPR RI ? Janjikan Uang Puluhan Ribu

Anak buah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini pun enggan berbicara soal ancaman Pemkot Jakarta Timur terkait sanksi pencabutan Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi pelajar yang ikut demo.

"No comment kalau itu, karena kalau kami enggak begitu. Dari Disdik enggak ada (sanksi pencabutan KJP)," ujarnya.

Pemkot Jaktim Pertimbangkan Cabut KJP Pelajar yang Ikut Demo 11 April

Pemerintah Kota Jakarta Timur mempertimbangkan untuk mencabut KJP pelajar yang ikut aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat, Senin kemarin.

Hal itu disampaikan Wali Kota Jakarta Timur saat meninjau bazar Ramadhan di Kantor Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo.

"Saya kira itu (pertimbangan mencabut KJP) nanti kami akan pikirkan ke depan, karena kemarin kami baru bicara antisipasi, bukan sanksi," ujar Anwar.

Baca juga: 6 Fakta Kebakaran Bengkel Motor Warakas yang Akibatkan Pasutri dan 3 Anak Tewas Terpanggang

Baca juga: Menangis Histeris Coba Terobos Kobaran Api, Anak Sulung Ratapi Orangtua dan 3 Adiknya Tewas Terbakar

Anwar juga sudah meminta pihak sekolah-sekolah untuk mengawasi siswanya agar tidak ikut-ikutan demo di depan Gedung DPR/MPR.

"Sudah saya imbau sesuai dengan hasil rapat kemarin bersama para kepala sekolah, Kasudin (Pendidikan) agar memperhatikan sekolah-sekolah, khususnya SMK," kata Anwar.

Polisi Amankan 30 Pelajar hingga Pengamen di Jakarta Timur yang Hendak Ikut Demo di DPR

Jajaran Polres Metro Jakarta Timur mengamankan 30 remaja usia 15-20 tahun yang hendak melakukan aksi demo di gedung DPR pada Senin (11/4/2022).

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Ahsanul Muqaffi mengatakan 30 orang tersebut meliputi pelajar dan remaja yang tidak tamat pendidikan sekolah dasar (SD).

"Hingga pukul 17.45 WIB diamankan 30 orang. Lima diamankan Polsek Pasar Rebo, delapan orang diamankan Polsek Ciracas," kata Ahsanul saat dikonfirmasi di Jakarta Timur, Senin (11/3/2022).

Baca juga: Komentari Pelajar Ikut Aksi 11 April, Kapolda Metro: Mereka Massa Cair, Penggeraknya Kami Pelajari

Kemudian empat orang diamankan Polsek Cakung, dan 13 orang diamankan anggota Polsek Pulogadung, seluruhnya kini sudah diambil sidik jari dan foto untuk keperluan identifikasi.

Dari jumlah tersebut dua orang tidak tamat SD, satu orang tamat SD pekerjaan pengamen dan satu pelajar SMP dan 9 orang pelajar SMA dari sejumlah sekolah di Bogor.

"Mereka saat ini didata dulu, setelah ada orangtuanya yang baru kita kembalikan," ujarnya.

Di Jakarta Timur sendiri pada hari ini terjadi aksi unjuk rasa di Jalan Supriyadi, Kecamatan Ciracas yang dilakukan ratusan mahasiswa dari Unindra dengan cara memblokade gerbang Tol Gedong.

Imbasnya arus lalu lintas dari arah Jalan TB Simatupang, Kecamatan Pasar Rebo menuju Jalan Supriyadi macet total karena arus lalu lintas menuju tol tertutup bus yang dinaiki mahasiswa.

Sempat terjadi aksi saling dorong antara mahasiswa dengan anggota Polres Metro Jakarta Timur hingga akhirnya mahasiswa membubarkan diri sekira pukul 14.18 WIB dengan berjalan ke kampusnya. (tribun network/thf/Wartakotalive.com/TribunJakarta.com)