Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mario Christian Sumampow

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jaringan Aktivis Indonesia (JARAK) turut hadir dalam aksi unjuk rasa di Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat.

Berbeda dengan kelompol demo lainnya yang membawa isu harga minyak dan Jokowi tiga periode. JARAK turun jalan senggol isu mafia batu bara, Tan Paulin.

Ketua DPP JARAK, Donny Manurung menerangkan bahwa ia bersama aktivis di Kalimantan Timur (Kaltim) sudah tiga bulan bersuara di depan Gedung DPR RI, tapi tak dapat hasil.

"Hingga hari ini Tan Paulin tidak diperiksa, tidak dipanggil, tidak diusut. Kami menduga ada jenderal-jenderal yang membeking," tegasnya.

Sehinggal atas dugaan ini, Donny menuntut agar pihak yang berwenang dapat segera mencabut jabatan dari orang-orang yang ia duga menjadi bekingan Tan Paulin.

Sebab menurut Donny, hal ini sudah merugikan banyak hal mulai dari masyarakat, hutan, hingga memiskinkan masyarakat ada di Kalimantan Timur.

"Dampaknya sangat besar. Kalau kita lihat, jalan Kalimantan Timur semuanya hancur dari hulu Sungai Mahakam, itu semuanya hancur. Jalan juga hancur," lanjutnya dengan nada mengebu-gebu.

Baca juga: Lagu Khas Buruh Eropa Internasionale Bergema Dalam Unjuk Rasa di Patung Kuda

Selain itu ditambahkan olehnya bahwa bekas galian tambang di Kalimantan Timur juga tidak direklamasi, mengakibatkan banyak korban anak kecil yang tercebur dan tenggelam di dalamnya.

Adapun poin-poin yang disampaikan oleh JARAK adalah:

1. Komisi III dan VII DPR RI segera bentuk panja khusus mafia batu bara Tan Paulin

2. Presiden, Kapolri, dan Periwra TNI copot Perwira Tinggi bintang tiga, bintang dua, dan bintang satu yang terlibat mafia tambang batu bara Kaltim

3. Jokowi dan ESDM cabut IUP Tan Paulin karena merusak infrastruktur dan merugikan masyarakat Kaltim

4. Dirjen Pajak ungkap kejahatan dan penggelapan pajak Tan Paulin

5. Tangkap Tan Paulin

6. Usut tuntas dan adili seluruh perusak lingkungan di seluruh wilayah Indonesia

7. Berikan hak-hak pekerja tambang

Beberapa waktu lalu sempat diberitakan, dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Anggota Komisi VII DPR, Muhammad Nasir menyebut ada dugaan skandal penjualan batu bara tersembunyi di Kalimantan Timur.