TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dan Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria (Anies-Riza) akan berakhir masa jabatannya dan akan digantikan oleh Penjabat (Pj.) pada 16 Oktober, mendatang.

Pejabat Gubernur akan menjalankan operasional dan administrasi pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sampai pelaksaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada tahun 2024 mendatang. 

Kondusivitas di DKI Jakarta harus benar-benar dijaga. Oleh karena itu, figur Pj. Gubernur DKI Jakarta mendatang diharapkan mampu menciptakan kondusivitas tersebut dengan mengelola dinamika yang terjadi di DKI Jakarta dengan baik. 

Penjabat Gubernur harus mampu mengelola dinamika di DKI Jakarta baik dinamika politik dan sosial kemasyarakatan maupun dinamika ekonomi, investasi dan perdagangan.

Untuk membantu memetakan dan menjawab tantangan tersebut, Pusat Data Bersatu (PDB) melakukan wawancara melalui telepon (telepolling) kepada masyarakat DKI Jakarta terpilih yang dilaksanakan pada 24-25 September 2022. 

Telepolling dilakukan dengan metode Proportionate Snowball Sampling menggunakan telepon genggam kepada 400 orang tepilih di semua kota di DKI Jakarta.

Hasilnya, beberapa temuan diantaranya bahwa mayoritas masyarakat (83,8 persen) merasa puas terhadap kinerja Anies–Riza. 

Baca juga: Nasdem-Demokrat-PKS akan Capreskan Anies Baswedan, Satu dari 8 Sosok Diusung sebagai Cawapres?

Hal itu disampaikan Peneliti PDB Syarifudin dalam rilis survei Jakarta Barometer Politik Nasional, Sebuah Harapan: Menjaga Momentum Kebangkitan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19 di kawasan Tebet, Jakarat, Kamis (28/9/2022).

"Terutama dalam hal Pembangunan Infrastruktur (37,5 persen), Tata Kelola Perkotaan (20,3 persen), dan Layanan Transportasi Umum (11,3 persen)," kata Syarifudin.

Dia menjelaskan, bahwa ketiga hal tersebut memiliki keterkaitan yaitu pembangunan infrastruktur, transportasi umum menjadi hal yang utama seperti penambahan koridor Transjakarta dan pembangunan serta perbaikan berbagai halte Transjakarta. 

Meskipun demikian, masih ada pekerjaan rumah yang menjadi warisan dan harus diselesaikan oleh penerusnya yaitu masalah ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19.

"Terkait dengan preferensi calon Pj. Gubernur DKI Jakarta, mayoritas responden yakin bahwa untuk menyelesaikan masalah ekonomi tersebut diperlukan sosok Pj.Gubernur yang mengayomi, tidak memihak dan menjunjung tinggi netralitas, tidak terasosiasi dengan kelompok atau warna politik tertentu dan diterima semua kalangan masyarakat," paparnya.

Syarifudin menambahkan, Pejabat Gubernur pengganti Anies-Riza nanti harus memastikan kondisivitas politik Jakarta dengan mengakhiri polarisasi masyarakat di DKI Jakarta. 

Sehingga dapat memastikan ekonomi DKI Jakarta mampu bangkit dan tumbuh kembali. Sebanyak 53,35 persen responden menyatakan bahwa keterbelahan kelompok akibat perbedaan pilihan politik harus dihilangkan. 

"Diharapkan juga Pj. Gubenur nanti bisa menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan memelihara kondusivitas politik di DKI Jakarta. Sebanyak 65,9 persen responden berharap Pj. Gubernur nanti membangun ekonomi DKI Jakarta dan menjadikan DKI Jakarta sebagai barometer ekonomi politik nasional," terangnya.

Sehingga, mampu keluar dari pandemi Covid-19 lebih cepat.

"Hal ini selaras dengan pernyataan Presiden Jokowi pada peringatan 77 tahun Kemerdekaan NKRI yaitu Pulih Lebih Cepat Bangkit Lebih Kuat," pungkasnya.