TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPRD DKI Jakarta sudah menyerahkan tiga nama calon Penjabat (Pj) Gubernur DKI ke Kemendagri.

Pihak Kemendagri pun sudah melakukan pembahasan awal dan meneruskan tiga nama tersebut ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Nama-nama pengganti Anies Baswedan tersebut sama seperti daftar nama calon yang diusulkan oleh DPRD DKI Jakarta, yakni Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Marullah Matali, dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar.

Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta dari fraksi Partai Gerindra, Syarif mengatakan sosok Pj Gubernur penerus Anies Baswedan harus bisa melanjutkan program yang sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026.

Hal ini disampaikan dalam diskusi terbatas Jakarta Initiative terkait hasil keputusan DPRD DKI terkait nama Pj Gubernur DKI Jakarta, di kawasan Menteng, Jakarta.

"Saya berharap Pj Gubernur yang dipilih Pak Jokowi juga sesuai dengan harapan kami di DPRD dan warga Jakarta. Prinsipnya, siapapun yang terpilih kami siap mendukung dan bekerja sama," kata Syarif, Jumat (7/10/2022).

Dalam kesempatan yang sama, anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDI-Perjuangan, Gilbert Simanjuntak menilai bisa saja sosok yang dipilih oleh Jokowi di luar dari daftar nama yang disodorkan.

"Presiden yang akan menentukan Pj Gubernur. Bukan tidak mungkin itu di luar nama-nama yang sudah beredar saat ini," kata Gilbert.

Sementara Inisiator Jakarta Initiative, Gea Hermansyah menilai dari ketiga sosok yang sudah diusulkan, Heru Budi Hartono yang saat ini menjabat Kepala Sekretariat Kepresiden jadi figur paling tepat mengisi Pj Gubernur DKI. Terlebih Heru juga merupakan mantan birokrat di Pemprov DKI.

Baca juga: Pj Gubernur DKI Pengganti Anies Baswedan Diharapkan Bisa Menekan Polarisasi

"Beliau merupakan mantan birokrat DKI yang saya yakini sangat memahami permasalahan di Jakarta. Kelebihan lainnya Heru pasti bisa menjalin komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat maupun DPRD DKI Jakarta," kata Gea.

Sedangkan jika Presiden memilih sosok Marullah Matali, maka konsekuensi yang akan terjadi adalah adanya proses pemilihan Sekretaris Daerah (Sekda) yang otomatis kosong.

"Jika dibandingkan Pak Bahtiar, saya menilai Pak Heru lebih menguasai persoalan di Jakarta karena beliau berkarir di Pemprov DKI," ungkapnya.

Sosok Pj Gubernur DKI terpilih juga dinilai penting punya perhatian lebih kepada masyarakat Betawi sebagai entitas asli Jakarta.

"Tidak kalah penting, Pj Gubernur juga harus memastikan revisi Undang Undang Nomor 29 Tahun 2007 berjalan dengan baik," tutup Inisiator Jakarta Initiative lainnya, Adjie Rimbawan.