Laporan Wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono angkat bicara terkait keberadaan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Ibu Kota.

Hal itu disampaikannya saat memberikan pengarahan kepada lurah, wali kota, hingga satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Selasa (18/10/2022).

Dalam kesempatan itu, Heru memanggil Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Premi Lasari yang hadir dalam kegiatan tersebut.

Kepada Premi, ia mengatakan kerap melihat PMKS di sekitar Tol Jatiwaringin.

"Dinas Sosial ada ya? Bu Kadis, kalau saya tiap pagi masuk tol, ini contoh, Tol Jatiwaringin, masuk. Itu, saya lihat setiap hari saya temukan PMKS, mohon maaf, ada di Tol Jatiwaringin," kata Heru, di hadapan para aparatur sipil negara (ASN) yang hadir di Ruang Teater Graha Bhakti Budaya di TIM, Selasa (18/10/2022).

Menindaklanjuti hal itu, Heru kemudian memanggil lurah yang bertanggung jawab atas wilayah Tol Jatiwaringin.

Heru meminta kepada Dinsos DKI dan lurah yang bersangkutan agar membina para PMKS di sekitar Tol Jatiwaringin.

"Lurah mana? Cipinang Melayu ya? Yang turun Tol Jatiwaringin dari Perumahan Angkatan Udara itu, setiap hari PMKS ada di situ. (PMKS) dibina (secara) humanis," ujarnya.

Heru kemudian menyinggung soal PMKS yang membawa-bawa anaknya.

Ia mengatakan, kasihan kepada anak-anak tersebut. Sebab, mereka bisa jadi menghirup udara kotor Ibu Kota.

"Itu kan anak kasihan, anak kecil dibawa dari pagi sampai sore, menghirup udara (buruk), enggak sekolah," ujar Heru.

Eks Wali Kota Jakarta Utara itu lalu meminta Dinsos DKI dan instansi terkait lainnya agar mendekatkan diri kepada PMKS yang membawa anaknya.

Baca juga: Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Minta PPSU Jangan Dijadikan Staf Pribadi Lurah

"Pelan-pelan ditanya dari mana ibu, kenapa anak enggak sekolah, kan di DKI sudah bisa sekolah semua, ada KJP (Kartu Jakarta Pintar), KJS (Kartu Jakarta Sehat), kan," katanya.

Heru mengatakan, PMKS yang membawa anak harus menjadi prioritas untuk ditangani.

Kemudian, hasil penanganannya, kata dia, harus dilaporkan ke para asisten Sekretaris Daerah DKI Jakarta.

"Yang membawa anak-anak itu prioritas, jenapa bisa seperti itu. Nanti Bu Kadis lapor ke Pak Asisten," kata Heru.