PMI Ingatkan Masyarakat Terkait Risiko Bencana Panas Ekstrem
Palang Merah Indonesia (PMI) mengingatkan masyarakat terkait risiko bencana panas ekstrem lewat program extreme heat.
Penulis: Larasati Dyah Utami
Editor: Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Palang Merah Indonesia (PMI) mengingatkan masyarakat terkait risiko bencana panas ekstrem lewat program extreme heat.
PMI menyelenggarakan lokakarya penyusunan proposal dan rencana kerja Program Coastal City Resilience and Extreme Heat Action Project (CoRHAP) pada Rabu (22/2/2023) di Bogor.
Program ini merupakan kerjasama atas dukungan dari Palang Merah Amerika (Amcross) melalui dukungan pendanaan dari United States Agency International Development (USAID)
Kepala Markas PMI Pusat, Abdul Azis mengatakan sebagai lembaga yang membantu pemerintah (auxiliary to government) di bidang kemanusiaan, PMI terus berkomitmen membangun kesadaran pengurangan risiko bencana masyarakat dengan berbagai strategi
''Dalam program ini goalnya masyarakat sadar akan risiko dari extream heat saat ini dan dapat mengurangi risikonya," kata Abdul Azis.
Menurutnya hal pertama yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi risiko dari extreme heat ini, kemudian menentukan langkah kerja apa yang akan dilakukannya untuk pengurangan risiko tersebut.
Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut, PMI tidak bekerja sendiri dan berupaya meningkatkan kerjasama strategis yang berkesinambungan.
Kerjasama dilakukan baik dengan pemerintah, swasta, gerakan masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya.
Sementara itu, Country Representative Palang Merah Amerika (Amcross) untuk Indonesia Husnul Maad mengatakan, rencana kemitraan Amcross di Indonesia dengan PMI mendukung empat kegiatan utama.
Amcross berupaya meningkatkan kapasitas organisasi dengan PMI di semua tingkatan, memperkuat efektivitas layanan tanggap darurat dan pemulihan pascabencana, membangun ketahanan masyarakat terhadap risiko hingga dampak bencana melalui pendekatan inovatif dan solusi berkelanjutan.
Salah satunya melalui program yang saat ini akan dilaksanakan guna untuk peduli akan Ketahanan Kota Pesisir dan Proyek Aksi Panas Ekstrim.
Ditempat yang sama, Country Program Manager Palang Merah Amerika (Amcross) Muchrizal Harris Ritonga menambahkan, saat ini Indonesia terpilih menjadi salah satu dari dua negara di Asia Tenggara yang berkesempatan mendapatkan program ini
"Tujuan dari proyek ini adalah membangun ketahanan iklim masyarakat perkotaan, khususnya terhadap panas ekstrem melalui perluasan pengetahuan risiko dan penguatan aksi lokal," katanya
Baca juga: Wapres Maruf Amin Beri Penghargaan PROPER 2022: Penanganan Perubahan Iklim Harus Bergerak Maju
Dia mengatakan, program ini akan dimulai pada Maret 2023 sampai dengan Desember 2026.
Ditambahkannya, Program ini nantinya akan bekerja sama dengan pemerintah daerah, Badan Meteorologi dan Hidrologi Nasional, dan masyarakat di wilayah perkotaan untuk mengurangi dampak dari adanya panas ekstrem.
''Dalam pelaksanaannya, program ini akan dilakukan secara partisipatif bersama pemerintah kunci seperti BPBD, BAPPEDA, BLHD dan BMKG yang akan mendorong upaya pentahelix dalam mengurangi dampak risiko Panas Ekstrim di kota Surabaya dan Medan," terangnya
Dia menjelaskan, saat ini PMI Pusat bekerjasama dengan Palang Merah Amerika telah memilih Kota Medan, Sumatera Utara dan Kota Surabaya, Jawa Timur sebagai dua area pelaksanaan program
Pemilihan ini berdasarkan pertimbangan bahwa dua kota tersebut masuk dalam kategori wilayah prioritas USAID yang merupakan donor dari proyek ini dan merupakan dua kota dalam daftar lima besar kota terpanas di Indonesia
"Melalui pertemuan lokakarya ini sebagai tindak lanjut dari kegiatan asesmen di dua wilayah program sebelumnya. Harapannya dapat tersusun kegiatan dan alokasi anggaran selama periode pelaksanaan program kedepan," ungkap Harris
Dalam kegiatan lokakarya yang digelar selama tiga hari ini dibuka oleh kepala Markas PMI Pusat serta mitra gerakan dari perwakilan delegasi IFRC, Palang Merah Jepang.
Selain itu turut hadir sebagai peserta dari staf markas PMI Pusat, PMI Provinsi dan Kabupaten Kota wilayah program, serta para stakeholder terkait.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.