Depo Pertamina Plumpang Kebakaran, Mengapa Ahok Belum Bersikap?
Di Twitter beredar cuitan warganet yang mempertanyakan duduk perkara pemukiman warga di dekat Depo Pertamina Plumpang.
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Depo Pertamina Plumpang terbakar hebat hingga menyambar pemukiman penduduk di wilayah Tanah Merah, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara.
Api mulai berkobar Jumat (3/3/2023) pukul 20.20 dan baru padam Sabtu (4/3/2023) dini hari.
Kebakaran tersebut merenggut korban jiwa.
Hingga hari ini, Selasa (7/2/2023) korban meninggal tercatat mencapai 17 orang.
Sedangkan korban luka mencapai sekitar 50 orang.
Seiring musibah tersebut, di Twitter beredar cuitan warganet yang mempertanyakan duduk perkara pemukiman warga di dekat Depo Pertamina Plumpang.
Baca juga: Ahok Harus Cari Tahu Penyebab Depo Plumpang Terbakar, Pengamat: Jangan Diam Saja
Netizen pun mengaitkan masalah tersebut ke mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Anies Baswedan.
Kutipan berita tahun 2016 menjadi bukti bahwa Ahok pernah mengingatkan Anies Baswedan agar berhati-hati dalam membuat janji politik kepada warga Tanah Merah atau kawasan dekat Depo Pertamina Plumpang.
Ahok bersuara karena Anies membuat janji politik tak akan menggusur warga Plumpang dan Tanah Merah jika dirinya terpilih menjadi Gubernur DKI.
"Di Tanah Merah, termsuk Plumpang ini, AB dulu kontrak politik utk tdk menggusur. Pdhl kawasan buffer zone milik Pertamina ini bahaya ditinggali," tulis akun Twitter @gus_dibyo, Sabtu (4/3/2023).
"Ahok bahkan sudah ingatkan AB tapi demi suara, dia ngeyel. Sekarang kawasan plumpang kebakaran hebat. Sedih," lanjutnya.
Pemukiman penduduk di Tanah Merah, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara, merupakan pemukiman terdekat dengan Depo Pertamina Plumpang yang jadi tempat penimbunan jutaan liter bahan bakar minyak (BBM).
Selama bertahun-tahun, warga Tanah Merah bertetangga dengan timbunan BBM yang berisiko tinggi, baik meledak maupun terbakar.
Pemukiman warga di Tanah Merah termasuk lahan bermasalah. Saat Anies Baswedan maju sebagai calon Gubernur DKI, Anies menjanjikan penyelesaian masalah lahan di Tanah Merah.
Gubernur DKI saat itu, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, mengingatkan agar Anies dan timnya berhati-hati dalam menjanjikan penyelesaian masalah lahan di Tanah Merah.
Anies Baswedan akhirnya menjadi Gubernur DKI.
Pada Oktober 2021, Anies Baswedan mengunjungi Tanah Merah, Koja, Jakarta Utara.
Kunjungan Anies ini sekaligus menggenapi janji politiknya saat kampanye Pilkada 2017.
Kala itu, Anies berjanji akan memperjuangkan hak warga Kampung Tanah Merah mendapat sertifikat tanah. Apalagi mereka sudah tinggal di sana puluhan tahun.
Anies menunaikan janji politik dengan memberikan surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada warga Kampung Tanah Merah di atas tanah yang masih berproses dalam hukum.
Ahok Masih Bungkam
Sementara itu, Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) masih bungkam alias belum bersikap soal kebakaran di depo Pertamina Plumpang, Koja, Jakarta Utara.
Hingga hari keempat kebakaran, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut belum juga memberikan komentar.
Begitu juga di media sosial resmi miliknya, Ahok tak menuliskan unggahan apapun terkait musibah tersebut.
Ahok pun tidak terlihat mengunjungi korban baik bersama direksi Pertamina maupun pejabat pemerintah terkait lainnya.
Padahal, berdasarkan data Posko Tanggap Darurat Koramil di Rawasari Selatan, sebanyak 19 orang menjadi korban tewas akibat kebakaran tersebut.
Pada era kepemimpinannya, Ahok pernah ingin memindahkan warga Tanah Merah yang bersebalahan langsung dengan Depo Pertamina Plumpang.
Salah satu korban paling parah dari insiden tersebut adalah warga Tanah Merah.
Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Deddy Yevri Sitorus, mengungkapkan masa Gubernur Ahok sebenarnya sudah menyiapkan rusun sebagai tempat tinggal baru bagi warga yang bermukim di lokasi Depo Pertamina Plumpang.
"Tetapi sayangnya warga terus menolak hingga akhirnya tidak pernah tercapai kesepakatan. Upaya merelokasi warga oleh Pemprov DKI mendapatkan perlawanan keras dari warga pemukiman sekitar TBBM tersebut hingga akhirnya dihentikan," ujar Deddy.
Sumber: Tribun Tangerang/Tribunnews.com/Tribun Jakarta
