Anggaran Baju Dinas dan Pin Emas Anggota DPRD DKI Jakarta Rp 3 Miliar
Pengadaan baju dinas dan atribut bagi 110 orang itu termaksud untuk mengantisipasi bila terjadi pergantian antar waktu (PAW).
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta yang terpilih pada Pemilu 2024 ini akan mendapatkan sejumlah fasilitas dari negara.
Satu diantaranya adalah baju dinas serta atribut yang melekat untuk anggota dewan.
Anggaran sebesar Rp 3.086.890.132 digelontorkan untuk pengadaan baju dinas serta atribut bagi anggota dewan.
Uang sebanyak itu digelontorkan Sekretariat DPRD DKI Jakarta untuk digunakan membeli baju dinas dan atribut untuk 110 anggota dewan.
Pengadaan baju dinas dan atribut itu diperuntukkan bagi anggota dewan yang nantinya akan menjabat pada periode 2024-2029.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD DKI Jakarta Augustinus mengatakan nantinya masing-masing dewan akan mendapatkan lima setel pakaian dinas.
Pakaian dinas tersebut terdiri dari pakaian sipil harian, pakaian sipil resmi, pakaian sipil lengkap, pakaian dinas harian lengan panjang, serta pakaian khas daerah.
Sementara untuk atribut dinas, setiap anggota dewan juga akan mendapatkan pin emas yang diberikan pada saat pelantikan.
"(Atribut) itu berupa pin emas yang diberikan lima tahun sekali ketika pelantikan anggota dewan periode baru. Mereka akan diberikan (pin emas) ketika pengambilan sumpah dan janji," kata dia, Rabu (6/3/2024).
Ia menyebut pengadaan baju dinas dan atribut bagi 110 orang itu termaksud untuk mengantisipasi bila terjadi pergantian antar waktu (PAW).
Sebab jumlah pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta, hanya sebanyak 106 orang.
Nantinya kata Augustinus, bila ada anggota DPRD DKI Jakarta yang menjabat sebagai anggota pergantian antar waktu, maka juga mendapat hak yang sama.
Ia pun mengatakan pengadaan baju dinas dan atribut bagi anggota DPRD DKI Jakarta ini telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
PSI Menolak
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan tegas menolak besaran anggaran untuk pengadaan pakaian dinas dan atribut yang mencapai Rp 3 M itu.
Anggaran tersebut membengkak dari yang sebelumnya hanya Rp1,7 miliar.
"Secara prinsip PSI konsisten untuk menolak anggaran-anggaran yang sifatnya pemenuhan hal mewah, seperti pin emas Anggota DPRD,” ucap Ketua DPW PSI DKI Elva Farhi Qolbina saat dikonfirmasi, Rabu (6/3/2024).
Ia menilai, pengadaan pakaian dinas baru bagi anggota dewan adalah hal yang sah-sah saja dilakukan.
Meski demikian, ia mempertanyakan urgensi pengadaan pin emas bagi anggota dewan yang terpilih.
Ia menilai, pin emas bisa diganti dengan bahan lain demi menekan pengeluaran anggaran untuk hal-hal yang tidak bersentuhan dengan masyarakat.
Terlebih, alokasi anggaran pin emas itu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI.
“Untuk pakaian dinas baru, selama anggarannya masuk akal, saya rasa tidak masalah. Namun jika ada pin emas di anggaran tersebut, kami tegas menolak dan pasti akan kami kembalikan,” ujarnya.
Elva pun menegaskan pihaknya bakal mengembalikan pin emas tersebut.
Sikap yang ditunjukan PSI ini sama seperti sebelumnya dimana partai yang identik dengan anak muda itu juga sempat menolak pengadaan pin emas di tahun 2019 silam.
Para Anggota Fraksi PSI pun ramai-ramai mengembalikan pin emas tersebut dan menggantinya dengan pin berbahan kuningan.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.