Gubernur Pramono Anung: Pendatang Baru di Jakarta Harus Punya Identitas

TRIBUNNEWS.COM - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menanggapi kemungkinan adanya pendatang baru di Jakarta setelah Hari Raya Idul Fitri 2025.

Menurutnya, baik dirinya maupun Wakil Gubernur Rano Karno tidak mempermasalahkan kedatangan pendatang yang mayoritas mencari lapangan pekerjaan.

Pramono mengakui bahwa banyak daerah di luar Jakarta yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran.

Dalam konteks ini, Pramono memastikan Jakarta akan mempersiapkan diri untuk menerima pendatang baru.

"Ini memang problem yang pasti akan dihadapi Jakarta dalam kondisi yang seperti ini. Tanpa menutup mata, beberapa daerah melakukan PHK. Untuk itu, Jakarta pasti mempersiapkan diri," ungkap Pramono, dilansir dari Kompas TV.

Kebijakan Identitas Pendatang

Lebih lanjut, Pramono menegaskan bahwa ia dan Rano Karno telah sepakat untuk tidak melakukan Operasi Yustisi kependudukan.

Namun, semua pendatang yang ingin tinggal dan bekerja di Jakarta harus memiliki identitas resmi.

"Siapapun yang datang ke Jakarta harus ada identitasnya. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) akan melakukan pengecekan administrasi. Kalau dia mau cari kerja di Jakarta, silakan. Asalkan dia mau ikut pelatihan dan paling penting punya identitas," jelas Pramono.

Pramono juga menggarisbawahi pentingnya pelatihan kerja bagi pendatang baru.

Ia mendorong mereka untuk mengasah keterampilan melalui program yang ada.

"Saya dan Bang Doel sudah berdiskusi. Kami tidak akan melakukan Operasi Yustisi. Yang kita lakukan lebih kepada kemanusiaan," tambah Pramono.

Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).