Polisi Curiga Ada Koordinasi Aktor Utama, Pembakaran Gerbang Tol-Halte Terjadi Hampir Bersamaan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Polda Metro Jaya mendalami dugaan adanya koordinasi aktor utama di balik kerusuhan demo Jakarta.

Polisi menyoroti pembakaran fasilitas publik yang waktunya hampir bersamaan.

Baca juga: PB HMI Sebut Penumpang Gelap di Demo Berujung Ricuh Kayak Kentut, Ada Baunya Tapi Tak Tahu Bentuknya

Pada Jumat (29/8/2025) malam, pintu Tol Senayan dibakar sekira pukul 21.13 WIB, disusul halte depan Polda Metro Jaya pukul 21.20 WIB, lalu halte TransJakarta Pasar Senen pukul 21.30 WIB.

Bahkan di luar Jakarta, kantor DPRD Makassar ikut dibakar pada pukul 22.45 Wita atau 21.45 WIB.

Menanggapi hal itu, Wadireskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Putu Kholis, mengatakan pihaknya masih mendalami pola aksi perusakan fasilitas umum tersebut.

"Bagaimana mereka bisa secara bersama-sama di waktu yang sama melakukan aksi perusahaan di fasilitas umum, fasilitas sosial, maupun fasilitas negara," ujar Putu, Jumat (5/9/2025).

Ia mengungkapkan, dari enam tersangka yang sudah ditetapkan terkait dugaan penghasutan, ada satu orang berperan membuat bom molotov sekaligus menginformasikan titik-titik lokasi petasan dan molotov disimpan.

"Rangkaiannya sedang kami pelajari karena di dalam klaster enam tersangka itu ada juga satu tersangka yang memang memiliki peran untuk membuat Molotov," kata Putu.

Baca juga: Ribuan Fasilitas dan Peralatan Polda Metro Dirusak Saat Demo Anarkis, Kerugian Ratusan Miliar

"Lalu, menginformasikan di mana titik-titik petasan dan Molotov itu tersedia," jelasnya.

Selain itu, polisi juga mendalami pola pergerakan massa saat kerusuhan.

Dia mencontohkan saat kericuhan pecah di kawasan Pejompongan, yang dimana massa banyak bergerak di kawasan jalur kereta listrik.

"Di Slipi dan Pejompongan itu ada kawasan rel kereta yang di sekitar rel kereta itu pasti banyak batu yang bisa jadi sarana untuk melakukan penyerangan. Seperti itu. Itu juga kami dalami," kata Putu.

Lebih lanjut, Putu menegaskan pihaknya akan mengombinasikan data lapangan dengan informasi yang beredar.

"Artinya kami mengkombinasi informasi yang ada di media dengan fakta yang terjadi di gedung DPR/MPR maupun tempat-tempat sekitarnya," pungkasnya.