Hasiolan EP/Tribunnews.com

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta, Fahira Idris, menegaskan bahwa isu paling mendesak dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Jakarta bukan hanya soal penentuan kawasan bebas rokok atau aturan iklan, melainkan larangan penjualan rokok kepada anak-anak.

“Larangan menjual rokok kepada anak harus menjadi kesadaran moral dan komitmen bersama. Aturan seketat apapun tidak akan efektif jika tidak ada kesadaran kolektif. Anak-anak akan tetap mudah mengakses rokok,” ujar Fahira, Senin (29/9/2025).

Ia mengungkapkan, data Survei Kesehatan Indonesia (2023) menunjukkan 7,4 persen perokok di Indonesia adalah anak usia 10–18 tahun.

Sementara survei Global Youth Tobacco Survey mencatat lebih dari 70 persen anak SMP masih bisa membeli rokok secara bebas. Lebih mengkhawatirkan, sebagian anak sudah mengenal rokok sejak usia 9–10 tahun.

Menurut Fahira, meski Indonesia sudah memiliki aturan jelas melalui PP Nomor 28 Tahun 2024 yang melarang penjualan produk tembakau dan rokok elektronik kepada siapa pun di bawah usia 21 tahun, tantangan terbesarnya adalah implementasi.

“Pedagang harus punya prinsip menolak pembeli anak-anak. Orang tua harus berhenti menyuruh anak membeli rokok. Masyarakat juga harus berani menegur jika melihat pelanggaran. Ini bukan soal membatasi hak orang dewasa merokok, tapi melindungi generasi penerus,” tegasnya.

Fahira menambahkan, rokok konvensional maupun elektronik terbukti berisiko terhadap paru-paru, jantung, hingga perkembangan otak anak.

Karena itu, ia berharap Jakarta bisa menjadi contoh dengan benar-benar menutup akses rokok bagi anak-anak.