Ringkasan Berita:

• Sejumlah emak-emak berunjuk rasa di depan kantor BGN di Jakarta
• Mereka meminta pemerintah menghentikan program MBG menyusul banyak siswa keracunan
• Massa juga meminta penyetopan pelibatan TNI dan Polri di dapur hingga distribusi MBG

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah kelompok ibu-ibu (emak-emak) dari Aliansi Ibu Indonesia dan Suara Ibu Indonesia menggelar aksi penyampaian pendapat di depan Kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Jalan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (15/10/2025) siang.

Aksi damai ini menuntut penghentian sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mendesak pemerintah melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaannya. 

Desakan ini dilatarbelakangi banyaknya anak - anak sekolah yang mengalami keracunan usai menyantap makanan yang menjadi program andalan dari Presiden Prabowo Subianto ini.

Seperti yang terjadi di sejumlah sekolah di Jawa Barat beberapa waktu lalu.

Aksi ini berlangsung sejak pukul 11.00 WIB.

Para peserta membawa tikar, spanduk berisi opini, dan berbagai makanan bekal dari rumah. 

Peserta melakukan aksi piknik di depan Kantor BGN dengan membentangkan tikar di atas rumput tepat di depan logo kantor BGN.

Bekal-bekal yang dibawa seperti risol, pastel, buah segar, kue-kue hingga nasi kuning.

Spanduk-spanduk berisi tuntutan dan opini dibentangkan.

Seperti 'Stop MBG! Utamakan Kualitas, Keamanan dan Martabat Anak', 'Stop MBG! Berdayakan Ekonomi Kerakyatan dan UMKM Lokal' hingga 'Stop MBG! Dapur Ranah Sipil, Tentara dan Polisi Mundur dari Urusan Pangan'.

Tuntutan pendemo MBG

Perwakilan massa aksi, Ririn Safsani mengungkap ada tiga tuntutan yang disuarakan pihaknya melalui aksi ini.

Pertama, mendesak penyetopan MBG di seluruh tanah air usai ribuan siswa menjadi korban keracunan.

Ia meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan MBG dengan memastikan seporsi makan siang berisi menu lengkap sesuai kebutuhan anak dan pedoman gizi seimbang dari Kementerian Kesehatan. 

"Harusnya itu melibatkan ahli gizi, dokter anak. Tapi pada kenyataannya justru ditemukan bahwa MBG dibuat di dapur yang tidak higienis dan menggunakan bahan tidak layak dan tanpa menggunakan standar kesehatan," kata Ririn di lokasi.

Kedua, massa aksi meminta penyetopan pelibatan TNI dan Polri di dapur hingga distribusi MBG.

Ia menegaskan bahwa militer bukan lembaga pangan yang mengurusi makanan anak - anak sekolah. 

"Yang lebih megkhawatirkan, pemerintah melibatkan TNI/Polri dalam rantai distribusi dan pengawasan program ini. Padahal militer bukan lembaga pangan, dan tugas mereka bukan mengurusi gizi atau makan anak sekolah," kata Ririn.

Tuntutan terakhir, massa meminta agar dilakukan audit independen terhadap seluruh pihak terkait MBG, mulai dari vendor, dapur serta distributornya.

Menurut Ririn, anggaran negara yang besar tersebut semestinya lebih diprioritaskan untuk peningkatan kesejahteraan guru dan membenahi infrastruktur wilayah tertinggal terdepan dan terluar (3T).

Atau membangun kantin sehat berbasis komunitas setempat yang dikelola sekolah, guru, dan orang tua. 

"Padahal anggaran MBG yang mengambil sebagian dana pendidikan harusnya bisa meningkatkan kesejahteraan guru, membenahi infrastruktur di wilayah 3 T hingga membangun kantin sehat berbasis komunitas yang dikelola sekolah, guru dan orangtua dengan bahan pangan segar," paparnya.

Kasus MBG

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah terus jadi sorotan.

Terutama munculnya sejumlah temuan siswa keracunan setelah mengkonsumsi MBG.

Data Badan Gizi Nasional (BGN) hingga 25 September 2025 terdapat 5.914 korban keracunan program MBG yang terjadi berbagai daerah.

Program MBG diluncurkan pada 6 Januari 2025 yang menargetkan 82,9 penerima mulai dari siswa SD – SMU atau sederajat.

Program ini bertujuan untuk memastikan anak Indonesia memiliki gizi yang cukup dan seimbang sebagai pondasi penting bagi tumbuh kembang anak.

Program MBG ini sesuai janji Prabowo Subianto saat kampanye calon presiden di Pilpres 2024 lallu.