TRIBUNNEWS.COM - Ketua MPR Zulkifli Hasan menerima kunjungan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Vincent Guerend, di Ruang Kerja, Gedung Nusantara III Lantai 9, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (11/2/2016).

Dalam pertemuan itu, Ketua MPR menjelaskan tentang lembagaMPR dan kehidupan toleransi di Indonesia. "Setelah amandemen UUD, MPR sama sederajat dengan lembaga negara lainnya. TapiMPR memilki kewenangan tertinggi karena bisa mengubah konstitusi, melantik dan memberhentikan presiden, dan menjaga konstitusi," kata Zulkifli.

Dalam hal toleransi, Zulkifli mengatakan Indonesia adalah negara mayoritas muslim. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menegaskan Indonesia negara demokratis.

"Tidak ada perbedaan antara mayoritas dan minoritas. Semua orang memiliki hak dan kesempatan yang sama. Kami tidak mentolerir radikalisme," tuturnya.

 
Zulkifli pun mengundang parlemen dari Barat untuk menyaksikan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

"Islam Idonesia bisa menjadi model, tidak seperti negara di Timur Tengah. Kami tidak setuju dengan radikalisme. Ini agar bisa disampaikan kepada masyarakat Uni Eropa," lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar Uni Eropa, Guerend menyampaikan Uni Eropa ingin bekerjasama dengan Indonesia di berbagai bidang seperti perdagangan, sosial, dialog peradaban dan lainnya. 

"Sekarang ini ada sekitar 9000 mahasiswa Indonesia belajar di Uni Eropa. Mahasiswa Uni Eropa juga banyak belajar di indonesia," ujar Guerend.

Guerend juga mengungkapkan neraca perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa mencapai 5 miliar Euro, dan Indonesia mengalami surplus. Guerend berharap Indonesia menjadi pasar yang terbuka untuk investasi dari Eropa.

"Indonesia pasar yang menarik," katanya. Ketua MPR juga sepakat bahwa banyak hal yang bisa dikerjasamakan antara Indonesia dan Uni Eropa, termasuk perdagangan, investasi, sosial budaya.

Zulkifli meminta negara Uni Eropa tidak perlu khawatir untuk berinvestasi di Indonesia.‎