Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

MPR Serap Aspirasi Masyarakat Via FGD di Malang

Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI TB Soemandjaja mengatakan bahwa Perubahan UUD pada tahun 1999-2002 membawa perubahan sistem tatanegara Indonesia

MPR Serap Aspirasi Masyarakat Via FGD di Malang
Badan Pengkajian MPR TB. Soenmandjaja ( Fraksi PKS ) dan anggota kelompok 1 Badan Pengkajian MPR pada Senin ( 7/3 ) 

TRIBUNNEWS.COM - Kegiatan serap aspirasi masyarakat terus digelorakan MPR RI dengan metode program Focus Group Discussion ( FGD ) ke berbagai daerah di Indonesia dengan peserta dari kalangan akademisi kampus dan pakar tatanegara.

Seperti yang dilakukan MPR RI bekerja sama dengan Pusat Pengembangan Otonomi Daerah Universitas Brawijaya, Malang, hari ini, Senin ( 7/3 ), menggelar FGD dengan tema ‘Penguatan Sistem Demokrasi Pancasila’ dengan diikuti sekitar 18 orang peserta dari Pusat Pengembangan dan Otonomi Daerah Unbraw.

Hadir dalam FGD tersebut Pimpinan Badan Pengkajian MPR TB. Soenmandjaja ( Fraksi PKS ) dan anggota kelompok 1 Badan Pengkajian MPR RI antara lain, Erwin Moeslimin Singajuru (PDIP), A. Zacky Siradj (GOLKAR), DR. M. Ali Taher (PAN), H. YanuarPrihatin(PKB), DR. (HC) A. M. Fatwa (Kelompok DPD), Daryatmo Mardiyanto (PDIP), Abdul Wachid (GERINDRA), Ruhut Poltak Sitompul (DEMOKRAT) serta RektorUniversitas Brawijaya Prof. Dr. Ir. Mohammad Bisri, M.S.

Kepada para peserta, Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI TB Soemandjaja mengatakan bahwa Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh MPR pada tahun 1999-2002 kenyataannya telah membawa sejumlah perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Konsep ideal ketatanegaraan yang ingin diwujudkan melalui reformasi konstitusi ialah sistem ketatanegaraan Indonesia yang mampu menampung berbagai dimensi strategis dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, yang berkaitan dengan ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, danbudaya, serta pertahanan dan keamanan.

Sistem ketatanegaraan Indonesia sebagaimana tertuang dalan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah produk politik sebagai resultan dari berbagai kepentingan politik masyarakat dan daerah, yang niscaya akan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Konsekuensi dari karakteristik Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi yang hidup (the living constitution), membuat perubahan konstitusi bukanlah sesuatu yang tabu tetapi menjadi kebutuhan dalammenghadapi dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara itu sendiri.

“Focus Group Discussion, diharapkan bisa menjawab dan mencarikan solusi beberapa hal : Pertama, Apakah penerapan sistem demokrasi Pancasila di Indonesia sudah sesuai dengan sistem demokrasi Pancasila cita-cita kerakyatan, permusyawaratandanhikmat kebijaksanaan? Kedua, Apakah perlu dilakukan penyerdahanaan partai-partai politik yang berbasis ideologis, bukan berbasis kekuatan logistik? Jika ya, kebijakan seperti apa yang harus dilakukan? Ketiga, Apakah perlu membatasi biaya dan waktu kampanye partai politik dalammasa pemilihan umum? Keempat, Kebijakankonkret seperti apa yang dilakukanagar partai politik
memiliki sumberdana yang sehat danbersihdari korupsi? Kelima, langkah strategis seperti apa yang dilakukan agar demokrasi yang terus berkembang berdampak signikan terhadap kesejahteraan,” paparnya. (Advertorial)

Ikuti kami di
Add Friend
Editor: Advertorial
  Loading comments...

Baca Juga

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas