TRIBUNNEWS.COM - Empat mahasiswa dan mahasiswi Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN) menggali informasi dari Ketua MPR Zulkifli Hasan seputar isu kembali ke UUD 1945 yang asli, menghidupkan kembali GBHN, dan Pemilu Presiden dengan calon tunggal.

Menanggapi pertanyaan tentang kembali ke UUD 1945, Zulkifli Hasan mengakui MPR terbuka pada setiap orang atau kelompok yang ingin menyampaikan aspirasi. Di antara berbagai aspirasi itu ada yang menginginkan kembali ke UUD 1945 asli.

"Tidak apa-apa, kita tampung. Boleh-boleh saja menyampaikan pendapat. Tapi ada juga yang ingin UUD NRI Tahun 1945 yang sekarang tetap dipertahankan karena masalahnya ada pada implementasinya," jelas Zulkifli Hasan.

"Saat ini kita sedang mengumpulkan bahan-bahan melalui seminar, focus group discussion di berbagai perguruan tinggi. Baru sampai pada pengumpulan bahan. Setelah bahan terkumpul, baru dibahas dan diusulkan oleh sepertiga anggota MPR. Baru nanti ada sikap fraksi-fraksi. Jadi prosesnya masih panjang," tambahn Zulkifli Hasan.

Menurut Zulkifli, semua bergantung pada kemauan anggota MPR. Ketua MPR tidak dalam posisi mengambil keputusan. Ketua MPR bukanlah eksekutif.

"Tapi semua fraksi atau partai politik kelihatannya sepakat tentang perlunya GBHN," ujarnya.

Sedangkan tentang pemilihan presiden dengan calon tunggal, Ketua MPR menilai ada perbedaan antara pemilihan presiden dan Pilkada. Pada Pilkada dikenal adanya calon independen.

"Untuk maju sebagai calon presiden ada persyaratannya. Calon diajukan oleh parpol atau gabungan parpol," jawabnya.