TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam Konvensi Nasional Indonesia Berkemajuan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan setelah 18 tahun reformasi banyak sudah keberhasilan yang dicapai seperti otonomi daerah dan demokrasi langsung.

"Meski demikian ada yang mengakui bahwa reformasi yang berjalan sudah kebablasan dan tidak sesuai dengan cita-cita Indonesia merdeka. Untuk itu ada yang menginginkan kita kembali ke UUD Tahun 1945," kata Zulkifli, Senin (23/5/2016).

Diakui Zulkiflli bahwa saat ini terjadi banyak kesenjangan antara kaya dan miskin, jawa dan luar jawa. Yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin. Zulkifli mengakui bahwa kesenjangan antara Jawa dengan luar Jawa sangat memprihatinkan bahkan ada penduduk di luar jawa tidak memiliki jamban.

"Tantangan kita adalah soal kesenjangan antara kaya dan miskin dan Jawa-luar Jawa," ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan Zulkifli, bahwa bangsa ini mengalami distorsi dalam demokrasi di mana kedaulatan yang seharusnya di tangan rakyat menjadi mahal. untuk ikut dalam pesta demokrasi diperlukan biaya yang tinggi sehingga memerlukan sponsor.

"Sponsorlah yang akhirnya menentukan arah demokrasi," katanya.

Dari aspirasi yang masuk ke MPR, menurut Zullkifl ada yang menginginkan kita perlunya haluan negara. Haluan negara yang diinginkan adalah haluan yang komprehensif dan mampu menjangkau pembangunan hingga 50 tahun ke depan.

Dikatakannya bahwa seluruh fraksi di MPR sepakat untuk melakukan tahapan untuk merealiasikan keinginan untuk memwujudkan adanya haluan negara. "Di acara konvensi inilah saya ingin mendapat masukan terkait muatan-muatan haluan negara," tukasnya.