TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua MPR RI, Selasa (24/5), menghadiri undangan menjadi pembicara dalam rangkaian acara Muktamar XVII Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), di Aula Kompleks Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Acara ini diikuti oleh ratusan peserta perwakilan IMM seluruh Indonesia.

Kepada para peserta yang seluruhnya generasi muda, Ketua MPR mengingatkan tentang perlunya Pancasila dan nilai-nilai luhur bangsa dimengerti dan dipahami kemudian diamalkan.

"Pancasila untuk sebagian besar rakyat Indonesia sebenarnya tidak perlu diajarkan lagi. Pancasila sebenarnya adalah hasil penggalian kembali dari karakter asli bangsa Indonesia hanya sedikit terlupakan saja apalagi pasca reformasi bergulir dan implementasinya saja yang agak kurang," katanya.

Misalnya, Implementasi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus lebih diperhatikan lagi. Kesenjangan antara yang kaya dan miskin makin terasa. Dalam konteks negara masih timpang kemajuan antar satu daerah dan daerah lainnya.

"Keadilan sosial bagi seluruh rakyat baru terwujud jika pembangunan nasional secara adil menyentuh seluruh bagian wilayah Indonesia dan alhamdulilah sekarang pemerintah berusaha mewujudkan itu dengan berbagai pembangunan infrastruktur yang terus digalakkan," ujarnya.

Menurut Ketua MPR, MPR pun berperan mendorong kemajuan negara Indonesia. Salah satunya dengan mengkaji sistem haluan negara hasil dari aspirasi rakyat dan berusaha agar sistem haluan negara terbentuk sebab haluan negara akan berakibat baik.

Haluan negara membuat pembangunan nasional menjadi fokus, sistematis dan simultan serta massif. Haluan negara menetapkan bagaimana pembangunan Indonesia 20, 50, 100 tahun mendatang.

"Generasi muda harus paham, Pancasila tidak harus dihafal tapi diresapi dan dimengerti. Pancasila juga bukan kata kerja tapi kata sifat harusnya menjadi sifat bangsa Indonesia. Pancasila juga memiliki arti cinta kasih, toleransi dan gotong royong," imbuhnya.

Pancasila juga harus terimplementasikan secara perilaku. Semua rakyat terutama pejabat dan elit penguasa harus mencerminkan Pancasila, semua harus diamalkan. Demikian pula dengan musyawarah untuk mufakat apapun yang menjadi kebijakan harus bermusyawarah untuk mencapai mufakat sehingga akan tercipta keadilan sosial.