TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menghadiri acara halal bihalal yang digelar Gerakan Pemantapan Pancasila yang diinisiasi Try Sutrisno.

Zulkifli berharap keberadaan Pancasila bisa memperkuat semangat pembangunan bangsa.

Sebab menurut jejak pendapat yang ia kutip dari satu harian terkemuka beberapa waktu lalu, disimpulkan bahwa saat ini keberadaan Pancasila terancam lumpuh.

Peran negara dalam mencapai cita-cita sila ke-4 untuk menuju keadilan sosial masih dirasa jauh.

"Disimpulkan dari hasil jejak pendapat itu, Pancasila terancam lumpuh. Ada tapi sepertinya tidak ada," ujar Zulkifli saat memberi sambutan di Gedung Granadi, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (20/7/2016).

"Ada kalangan yang menyebut kita sudah bagus Pancasila setelah melalui 4 kali perubahan amandemen. Tapi ada juga yang menyebutkan kita ini sudah terlalu jauh dari sila ke-4 dan seterusnya," tambahnya.

Zulkifli menyebut setiap kali dirinya berkunjung ke daerah, kesenjangan sosial kerap masih terlihat.

Di mana, sumber daya alam dan aset daerah umumnya dikuasai segelintir orang yang dulunya menjadi sponsor saat pemilihan kepala daerah.

Hal ini tentu bertentangan dengan keadilan sosial bagi rakyat.

Jauh juga dari kedaulatan untuk rakyat yang dijunjung tinggi dalam Pancasila.

"Pentingnya melihat perkembangan sistem negara kita akhir-akhir ini mengenai kesenjangan. Kita survei terakhir, 1 persen menguasai 50,3 persen itu kesenjangan yang terlalu jauh. Di mana posisi kedaulatan rakyat? Kalau seperti itu yang berdaulat dan berkuasa rakyat itu ada di mana?" kata Zulkifli.

Zulkifli menilai dalam kehidupan berdemokrasi, penting kiranya ada aturan yang mengatur dan mengikat.

Hal ini agar seluruh pihak bisa diuntungkan dan semakin menjembatani kesenjangan.

Sehingga Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dirasa perlu diterapkan kembali.

Tujuannya, agar ada pegangan dan aturan pembangunan segala bidang untuk jangka panjang.

"Dalam demokrasi, kalau tidak ada norma kuat yang mengatur maka demokrasi itu hanya akan menguntungkan segelintir orang saja. Sama seperti pasar bebas. Pentingnya haluan negara yang mengatur dan menjadi pegangan bagi pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang. Semua fraksi kelompok MPR dan DPD sudah sepakat," katanya.

"Karena itu kami mohon dukungan dan doanya, mudah-mudahan kalau semua bisa disimpulkan apa saja yang perlu dimasukkan ke dalam haluan negara itu sebagai langkah awal sehingga kita punya pegangan. Jadi setiap ganti presiden atau gubernur ganti program dan kebijakan," kata Zulkifli.

Hadir sejumlah tokoh dalam acara halal bi halal ini.

Antara lain mantan Menkokesra era Presiden Megawati Agum Gumelar, Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie, mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Wiranto, mantan Wakil Ketua MPR AM Fatwa, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, dan masih banyak lagi.