TRIBUNNEWS.COM - Saat memberi sambutan pada Seminar Nasional Fraksi Partai Golkar MPR dengan tema "Revitalisasi Ideologi Pancasila Sebagai Landasan Perjuangan Partai Golkar", Jakarta, 19 Oktober 2017, Wakil Ketua MPR Mahyudin mengutip pidato Bung Karno saat di depan anggota BPUPKI, 1 Juni 1945.

Dalam kutipan itu dikatakan bahwa untuk merdeka tak perlu mengurus masalah-masalah yang 'njlimet'. Bung Karno pun dalam kesempatan itu mencontohkan beberapa negara yang rakyatnya masih memprihatinkan namun tetap memerdekakan diri.

"Oleh karena itu kita harus merdeka sekarang juga. Merdeka disebut sebagai jembatan emas untuk mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka. Sekarang saatnya mencerdaskan dan menyejahterakan rakyat," paparnya.

Diakui Mahyudin, meski kondisi Indonesia saat ini lebih baik namun di beberapa daerah masih ada anak-anak sekolah yang tak memakai sepatu, masih ada daerah yang belum ada listrik, dan ada pula daerah yang belum mendapat pelayanan kesehatan yang memadai.

Mahyudin dalam kesempatan tersebut memaparkan hasil survei dari Bank Dunia bahwa dalam segi pendidikan, bangsa ini tertinggal 75 tahun dengan negara lain.

"Jadi perlu waktu 75 tahun untuk mengejar dan menyejajarkan diri dengan negara lain," paparnya.

Melihat kondisi demikian, menurut Mahyudin, kita malah membicarakan masalah-masalah yang 'njlimet', tak substantif.

"Kita masih memperbincangkan mengenai sekolah 5 hari atau 6 hari," keluhnya. "Harusnya kita membicarakan mengenai fasilitas pendidikan anak bangsa," tegasnya.

Di hadapan ratusan mahasiswa dan kader Partai Golkar, Mahyudin memaparkan kembali pidato Bung Karno. Dikatakan, para pendiri bangsa membentuk bangsa dan negara ini untuk semua. "Dan memilih Pancasila sebagai dasar demokrasi," paparnya.

Dirinya mengkritik sistem pemilihan langsung. "Pemilihan langsung tak cocok dengan Pancasila," ungkapnya. "Dengan pemilihan langsung ada kelompok masyarakat yang tak terwakili,".

Mahyudin memberi alasan. Dipaparkan Pancasila mendorong kita untuk bermusyawarah dan bermufakat. Tak hanya soal Pemilu yang disorot Mahyudin, dalam soal ekonomi pun dikritisi.

"Sistem ekonomi kita sudah mengarah ke liberal," ungkapnya. Ditegaskan bahwa sistem ekonomi kita berlandaskan Pancasila. "Golkar sudah merancang negara kita dalam usianya yang ke-100 pada 2045 mendatang menjadi negara kesejahteraan, " kata Mahyudin.

Untuk itu dirinya mengharap seminar itu bisa melahirkan ide yang bisa dilaksanakan. "Serta menjadikan Pancasila menjadi perilaku sehari-hari," ucapnya. "Kita menaruh harapan pada Golkar untuk memperjuangkan Pancasila sebagai perilaku masyarakat Indonesia," pungkasnya.