TRIBUNNEWS.COM - HNW terus mendorong agar Pemerintah mengambil peran dalam sosialisasi Pancasila. Pasalnya, revitilasisasi Pancasila telah disosialisasikan oleh MPR sejak 2004-2009.

Menurut HNW, MPR memiliki keterbatasan. Ia menyebutkan, anggota MPR ada yang aktif sebagai anggota DPR dan DPD, mereka mempunyai kesibukan yang luar biasa dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.

Keterbatasan lainnya adalah anggaran yang dimiliki MPR. "Untuk itu pemerintah harus melakukan sosialisasi Pancasila, seperti Penataran P4 namun dengan kondisi yang berbeda," ungkapnya.

Sebagai pimpinan MPR dalam Periode 2004-2009 dan 20014-2019, dirinya selalu menyampaikan pentingnya sosialisasi Pancasila kepada Pemerintah. Dirinya bersyukur dalam masa Presiden SBY dan Joko Widodo, respon itu disambut dengan baik.

"Dengan adanya lembaga ini sosialisasi Pancasila bisa lebih dilaksanakan," ujarnya. "Kami berharap respon baik pemerintah itu bisa semakin mengokohkan Pancasila dan bisa hadir dalam kehidupan," ujarnya.

Dalam seminar tersebut, HNW menyebut bila Pancasila perlu direvitalisasi itu menunjukan seolah-olah Pancasila tak revital. Untuk itu drinya bersyukur dengan seminar itu ada kondisi kebangsaan yang layak dijadikan peringatan untuk memajukan Pancasila.

HNW menyebut ada 3 hal bila kita ingin melakukan revitalisasi Pancasila. Ketiga hal tersebut adalah, pertama, menyegarkan kembali sejarah tentang Pancasila, dari proses 1 Juni 1945 hingga 18 Agustus 1945. Kedua, memahami tantangan kebangsaan. Ketiga, semakin menggencarkan sosialisasi Pancasila.

"Seperti yang dilakukan oleh MPR dan UKPIP," paparnya.