Wakil Ketua MPR Mahyudin memberi pengantar Sosialisasi Empat Pilar MPR kepada warga masyarakat Batu Kajang, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Senin (10/12/2018). Dalam sosialisasi ini Mahyudin sempat menyinggung soal Papua.

Mahyudin menjelaskan salah satu alasan MPR mensosialisasikan Empat Pilar (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika) adalah karena bangsa Indonesia menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan itu adalah masih adanya pengabaian terhadap daerah dan timbulnya fanatisme kedaerahan.

"Kenapa Empat Pilar MPR harus disosialisasikan atau dimasyaratkan? Karena kita masih menghadapi tantangan kebangsaan. Salah satu tantangan adalah pengabaian terhadap daerah dan timbulnya fanatisme kedaerahan," kata Mahyudin.

Dia mengungkapkan tantangan itu terjadi di beberapa daerah. Sebab, pembangunan memang belum dilaksanakan secara merata. "Ini seperti terjadi di Papua. Indonesia sudah merdeka sejak lama tapi pembangunan di Papua masih tertinggal. Masih ada kasus kurang gizi, dan sebagainya," kata Mahyudin memberi contoh.

Karena itu, lanjut Mahyudin, terjadi gerakan separatis di Papua. Namun, Mahyudin menegaskan bahwa kasus penembakan terhadap 31 pekerja yang sedang membangun jembatan di Nduga bukan dilakukan kelompok separatis. Penembakan itu dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) untuk mengadu-domba masyarakat.

"Kelompok kriminal ini mengatasnamakan rakyat Papua. Kita tidak bisa bilang bahwa mereka mewakili rakyat Papua. Mereka ingin mengadu-domba masyarakat," tuturnya.

Lebih lanjut Mahyudin mengatakan kelompok itu bukanlah orang yang ingin Papua merdeka dan memisahkan diri dari NKRI. "Mereka adalah kriminal bersenjata. Mereka tidak punya wilayah. Mereka tidak punya rakyat. Kelompok ini hanya pengacau," katanya.

"Darimana mereka memperoleh senjata? Pasti ada yang mensuplai dan memprovokasi kelompok ini dengan tujuan mengadu-domba. TNI dan Polri harus menangkap KKB ini dan mengadili sesuai hukum," imbuhnya.

Dalam konteks kebangsaan (Empat Pilar) Mahyudin berharap dengan otonomi khusus maka terjadi keadilan sosial di Papua. "Agar rakyat Papua juga harus merasakan kesejahteraan yang sama dengan masyarakat daerah lain di Indonesia dalam ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lainnya," ucapnya.

Jiwa nasionalisme itu bisa lahir jika ada keadilan sosial. Ketika ada ketidakadilan maka muncul kecemburuan. "Perlu pembangunan yang merata di seluruh Indonesia," pungkasnya. (*)