Mengapa MPR gencar mensosialisasikan Empat Pilar MPR? Wakil Ketua MPR Mahyudin mengungkap alasan-alasan MPR mensosialisasikan Empat Pilar MPR. Alasan-alasan itu didasarkan pada kondisi (tantangan) yang dihadapi masyarakat Indonesia.

Mahyudin menjelaskan sosialisasi Empat Pilar MPR merupakan perintah dari UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Dalam UU itu MPR mendapat tugas mensosialisasikan Empat Pilar MPR (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika).

Dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR kerjasama MPR dengan Forum Pemuda Lintas Desa (FPLD) di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (11/3), Mahyudin mengungkap sejumlah alasan MPR mensosialisasikan Empat Pilar MPR.

Pertama, karena masih lemahnya penghayatan dan pengamalan agama serta munculnya pemahaman agama yang keliru dan sempit.

"Seperti munculnya radikalisme yang melahirkan terorisme. Ini harus diantisipasi agar jangan sampai ada anggota masyarakat yang terpapar radikalisme dan terorisme," jelasnya.

Kedua, masih adanya pengabaian terhadap kepentingan daerah dan timbulnya fanatisme kedaerahan. Masih terjadi disparitas pembangunan pusat dan daerah.

"Ini menimbulkan fanatisme kedaerahan. Sehingga sempat muncul daerah yang ingin memisahkan diri dari NKRI," ujarnya.

Ketiga, kurang berkembangnya penghargaan terhadap kebhinnekaan dan kemajemukan. Ini bisa melahirkan politik sara.

"Kita menghindari politik SARA yang membawa-bawa suku, agama, ras, antar golongan. Dalam Pilkada DKI Jakarta lalu politik SARA ini sangat kencang. Dalam Pilpres kali ini pun politik SARA juga digunakan. Tapi saya percaya politik sara tidak digunakan kedua calon presiden," paparnya.

"Tapi kita harus waspadai mungkin saja yang melakukan hoax, fitnah, dan adu domba bukan dari calon presiden kita. Bisa jadi ada pihak ketiga yang mengadu domba kita sesama anak bangsa," sambungnya.

Alasan keempat, karena kurangnya keteladanan sebagian pemimpin kita sebagai tokoh bangsa. "Ini terkait dengan korupsi. Banyak pejabat negara dan aparat penegak hukum terlibat korupsi," ungkapnya.

Alasan kelima adalah tidak berjalannya penegakan hukum secara optimal. Hukum tajam ke atas dan tumpul ke bawah. "Tapi sekarang lebih baik. Mereka yang di atas juga ditangkap," katanya.

Selain kelima alasan itu, lanjut Mahyudin, MPR mensosialisasikan Empat Pilar MPR karena adanya pengaruh globalisasi dan kapitalisme terhadap masyarakat Indonesia.

"Seperti pengaruh internet dan gadget. Ini bisa mempengaruhi jati diri bangsa. Dulu kita punya nilai gotong royong tapi sekarang sudah mulai individualistik," ucapnya.

Di samping itu, Mahyudin menambahkan kekuatan global telah mempengaruhi perumusan kebijakan nasional. "Kapitalisme dunia sudah bermain dalam seluruh sendi kehidupan masyarakat," pungkasnya. (*)