Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah menjelaskan bahwa ada gejala kuat di sebagian kecil masyarakat yang kembali mempertentangkan nilai-nilai luhur yang sudah menjadi konsensus bangsa Indonesia. Mulai dari konsensus kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika, pertentangan Islam VS Pancasila, pertentangan NKRI VS Khilafah. Bahkan sudah ada yang menyatakan tekadnya bahwa pada tahun 2024 Indonesia harus berubah menjadi negara Khilafah.

"Gerakan politik ini membawa pikiran dan semangat intoleransi, melakukan monopoli kebenaran, anti terhadap keberagaman dan bercita-cita mendirikan negara Khilafah. Menurut keterangan Polri, kelompok tersebut juga melakukan pendekatan kepada partai politik, tokoh masyarakat, tokoh agama dan kalangan intelektual," demikian dijelaskan Basarah dalam pengantar diskusi bertajuk "Dialog Peradaban : Nasionalis, Islam dan TNI/Polri : Siapa Melahirkan Harus Berani Mengawalnya" dilaksanakan di PP PA GMNI, 22 Juli 2019. Diskusi ini bertujuan untuk kembali membuka memori kolektif sejarah bangsa Indonesia. Bahwa ada 3 komponen utama penopang Indonesia yaitu : Golongan Islam, Golongan Nasionalis dan TNI/Polri.

Ketua PA GMNI ini melanjutkan, perihal Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara kesatuan merupakan bentuk Indonesia merupakan konsensus yang disepakati para pendiri bangsa. Para pendiri bangsa juga sepakat menanggalkan identitas primordial dan melebur ke dalam identitas ke-Indonesia-an dengan Pancasila sebagai tali pengikatnya.

"Karena itulah 3 komponen utama penopang bangsa yang juga melahirkan Indonesia, memiliki tanggung jawab kuat untuk terus menjaga Indonesia dan Pancasila. Persamaan ketiganya adalah sama-sama merebut dan mempertahankan kemerdekaan, kemudian terbukti konsisten menjaga prinsip-prinsip dan dasar negara, selanjutnya mereka masih eksis dalam panggung politik dan sosial nasional," jelas pria yang juga menjabat sebagai Wakil Sekjen PDI Perjuangan.

Di lokasi sama Kepala KSP yang juga mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Moeldoko juga mengamini apa yang disampaikan Basarah. TNI, menurut Moeldoko tentu saja memiliki tanggung jawab penuh dalam menjaga Indonesia.

"Jangan pernah meragukan komitmen TNI dalam menjaga Pancasila. Disinilah 3 Komponen bangsa, kita duduk bersama-sama. Kolaborasi dan sinergitas antar 3 kekuatan utama penopang Indonesia harus terus terbangun. Kalau kita bersatu, saya pastikan negara luar akan takut. Ini benar," jelas Moeldoko.

Sementara itu Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti memastikan bahwa komitmen Muhammadiyah kepada Pancasila tidak perlu diragukan lagi. Mu'ti juga membeberkan peran Muhammadiyah dalam melahirkan Indonesia.

"Kalau bicara TNI ada Jenderal Soedirman. Siapa Soedirman, itu kan kader Muhammadiyah. Kalau bicara PNI ada Soekarno. Siapa Soekarno?, kader Muhammadiyah. Muhammadiyah di tahun 2015 dalam Muktamar di Makassar juga menegaskan kembali komitmen terhadap Pancasila. Muhammadiyah menyebut Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah," jelas Abdul Mu'ti dalam forum sama.

Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faishal Zaini juga menyampaikan sejarah dan kontribusi NU kepada Indonesia. Sebagai contoh, Resolusi Jihad Fii Sabilillah menghadapi agresi militer Belanda pada tahun 1945. Kemudian pemberian gelar kepada Bung Karno Waliyul Amri Bi Dharuri As-syaukah, diambil dari Kitab Ahkam As-Sultoniyyah karangan Imam Mawardi untuk menghadapi gejolak DI/TII pimpinan Kartosoewirjo.

"Penting di catat juga. Pada Muktamar Banjarmasin tahun 1936. NU menawarkan konsep Darus Salam, artinya negeri keselamatan, negeri kedamaian. Konsep inilah yang disebut sekarang dengan sebutan Nation State," jelas Hilmy.

Terakhir Sekretsris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto juga menegaskan bahwa Persatuan ketiga komponen utama penopang bangsa Indonesia merupakan sebuah keharusan. Selain itu Hasto juga menjelaskan desain koalisi ke depan.

"Pertama adalah penataan sistem prisedensial. Kedua konsolidasi ideologi. Ketiga berpijak pada sejarah dan keempat sepakat pada agenda strategis bangsa ke depan. Inilah yang akan kita tata. Inilah yang akan kita kawal. Seluruh elemen penopang bangsa harus bersatu-padu, saling menopang, dan bergotong royong," demikian Hasto.