Ketua DPR RI Bambang Soesatyo membanggakan kesuksesan penyelenggaraan Pemilu 2019 Indonesia kepada delegasi House Democratic Partnership, United States House of Representatives (US HDP) yang dipimpin Congressman Mr. David Price. Meskipun persaingan politik sempat memanas, ditambah bumbu hoax dan hate speech di berbagai media sosial, namun tidak sampai mencederai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.   

"Pemilu 2019 di Indonesia merupakan Pemilu terumit di dunia. Tidak ada negara lain yang menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden serta lebih dari 20.000 kursi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara serentak, sebagaimana yang sukses dilakukan oleh Indonesia," ujar Bamsoet saat menerima delegasi US HDP, di Ruang Kerja Ketua DPR RI, Jakarta, Rabu (31/7).

Bamsoet pun melanjutkan, "Dengan total pemilih mencapai 192 juta jiwa, tingkat partisipasi pemilih mengalami peningkatan mencapai 81 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan Pemilu 2014 yang mencapai 75 persen. Memang ada beberapa hal yang perlu dievaluasi, namun kami menganggapnya sebagai bagian dari proses pendewasaan demokrasi."

House Democratic Partnership merupakan komisi dalam United States House of Representatives (DPR Amerika Serikat) yang bekerjasama dengan berbagai negara untuk mendukung pengembangan lembaga legislatif yang efektif, independen dan responsif. Turut hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Co-Chair HDP Congressman Mr. Vern Buchanan, Congresswoman Susan Davis, Congressman Gerry Connolly, Congressman Neal Dunn, Congressman John Rutherford, dan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Joseph R. Donovan. Sedangkan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo ditemani Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI Nurhayati Ali Assegaf (Fraksi Partai Demokrat) dan Anggota Komisi I DPR RI Lena Maryana Mukti (Fraksi PPP).

Bendahara Umum DPP Partai Golkar 2014-2019 ini memaparkan, sebagai negara demokrasi terbesar kedua dan ketiga, dengan latar belakang penduduknya yang beraneka ragam, Amerika Serikat dan Indonesia harus selalu meningkatkan kerjasama dalam mempromosikan nilai-nilai demokrasi yang menghargai pluralisme. Selain juga bekerjasama memajukan demokrasi dengan cara mempromosikan fungsi parlemen yang responsif, akuntabel dan transparan untuk mewujudkan institusi demokrasi yang tangguh.

"DPR RI tengah berproses menuju Parlemen Modern. Kami telah mendeklarasikan Open Parliament untuk berproses dalam mekanisme multilateral melalui Open Government Partnership (OGP) guna mendorong nilai-nilai keterbukaan, transparansi, demokrasi dan good governance," papar Bamsoet.

Sebagai implementasinya, legislator Dapil VII Jawa Tengah meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen ini menjelaskan, DPR RI telah mengembangkan aplikasi mobile DPR NOW yang mudah diunduh oleh siapapun, sebagai perangkat digital bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan mengakses berbagai kinerja DPR RI. Dikombinasikan dengan kehadiran ruang Pusat Informasi dan Penyiaran Parlemen, DPR RI membuka pintu selebar-lebarnya bagi rakyat agar bisa mengawasi aktifitas kedewanan secara real time, detik per detik.

"DPR RI juga tengah mendorong penyempurnaan SILEG (Sistem Informasi Legislasi) untuk lebih membuatnya menjadi perangkat informasi legislasi yang memudahkan siapapun memonitor perkembangan pembahasan legislasi melalui skema tracking legislasi," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menuturkan, peran Parlemen kedua negara sangat besar dalam mendorong pemerintah kedua negara untuk meningkatkan kerjasama ekonomi. Karenanya DPR RI menyambut positif keterlibatan investor Amerika Serikat dalam berbagai proyek pembangunan di Indonesia, pada kuartal ke-3 tahun 2018 lalu tercatat sebesar USD 356,04 juta yang tersebar di 191 proyek.

"Dengan nilai total perdagangan kedua negara pada tahun 2018 mencapai USD 28,615 milyar, masih banyak potensi perdagangan yang bisa dikembangkan," tutur Bamsoet.

Terkait isu militer dan pertahanan, Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini memandang Amerika Serikat merupakan mitra strategis dalam modernisasi alutsista Tentara Nasional Indonesia (TNI) seperti yang tertuang dalam Minimum Essential Forces (MEF) yang merupakan amanat pembangunan nasional bidang pertahanan keamanan untuk dicapai di tahun 2024.

DPR RI berharap dengan disahkannya National Defense Authorization Act (NDAA) oleh Senat Amerika pada Juni 2019 lalu dan Countering America’s Adversaries through Sanction Act (CAATSA) pada Agustus 2017, tidak mempengaruhi hubungan pertahanan dan keamanan Indonesia dan Amerika Serikat khususnya dalam hal pengadaan senjata.

"Tahun 2018 Indonesia dan Rusia menandatangani kontrak (imbal beli) 11 unit pesawat tempur Sukhoi (SU 35). Pengadaan pesawat tempur tersebut kami pandang sangat penting untuk keperluan pertahanan Indonesia dan juga untuk menjaga stabilitas keamanan kawasan. Kami berharap, kerjasama pengadaan alat pertahanan juga dapat dilakukan dengan Amerika Serikat," tandas Bamsoet.

Tak hanya itu, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, Parlemen Indonesia dan Amerika Serikat perlu memperluas cakupan kerjasama tidak hanya dalam aspek pemajuan perdagangan dan demokrasi saja, tetapi juga dalam penguatan legislasi untuk isu-isu spesifik seperti pemberantasan terorisme. Mengingat sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 2019-2020, Indonesia ingin berbuat lebih banyak dalam mewujudkan perdamaian dunia.

"Kita perlu mewaspadai beragam upaya penyebaran sel-sel teror baru maupun penguatan paham radikalisme teror, termasuk melalui dunia digital dan juga kembalinya mereka yang terindikasi menjadi foreign terrorist fighter (FTF). Indonesia tegas mengutuk segala jenis kekerasan atas dasar agama apapun, termasuk seperti yang dilakukan ISIS dan kelompok radikal serta ekstrim lainnya. Kami meyakini bahwa agama manapun termasuk Islam, selalu memajukan penguatan hubungan antar manusia dalam situasi yang mengedepankan perdamaian," pungkas Bamsoet. (*)