Bertempat di Kantor Menteri Keuangan, Lapangan Banteng, Jakarta, 12 September 2019, Sekretaris Jenderal MPR Ma’ruf Cahyono meraih penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Predikat WTP merupakan penghargaan yang diberikan kepada lembaga negara, kementerian, pemerintah pusat dan daerah, serta BUMN yang mampu memberikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintah.

Penghargaan yang diterima bersama lembaga dan kementerian lainnya itu bagi MPR bukan yang pertama. “Kita sudah lima kali berturut-turut”, ujar Ma’ruf Cahyono.

Raihan itu menurutnya merupakan bukti bahwa Setjen MPR mampu mengelola keuangan dengan baik sehingga diapresiasi oleh BPK. “Kita mampu mengelola anggaran sesuai standar akutansi dan lain sebagainya sehingga bisa mempertahankan setiap tahun”, ujar pria asal Banyumas, Jawa Tengah, itu.

Hal demikian diakui sebagai sebuah kebanggaan dan penghargaan sebab raihan itu diterima secara berturut-turut dan tanpa putus.

MPR bisa rutin meraih WTP menurut Ma’ruf Cahyono karena berkat kerja keras dari semua unit kerja. Diakui tak mungkin satu pengelolaan anggaran bisa dilakukan secara tertib dan sesuai aturan-aturan yang ada, sesuai standar akuntansi, kalau tidak ada peran maksimal dari seluruh unit kerja karena pada dasarnya pemanfaatan anggaran itu terkait dengan pemanfaatan unit kerja.

Diungkapkan ada beberapa hal yang bisa membuat sebuah lembaga negara meraih WTP. Disebutkan, pertama, kita harus disiplin dalam melaksanakan ketentuann peraturan perundang-undangan yang ada khususnya di bidang pengelolaan anggaran.

Kedua, setiap sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan anggaran  bisa melaksanakan tugasnya secara baik sehingga laporan keuangan yang disusun dan direncanakan bisa diselesaikan tepat waktu.

Ketiga, dengan pengelolaan anggaran yang tertib akan berdampak terhadap ketepatan dan kecepatan, pelayanan agar pelanggan, customer, para mitra kerja bisa puas dengan layanan-layanan kita.

Tak kalah penting menurut Ma’ruf Cahyono adalah unsur keterbukaan dalam proses pengelolaan angaran untuk bisa memberi informasi yang terbuka kepada siapapun pihak yang mempunyai kepentingan.

Raihan WTP diakui mampu memberi motivasi kepada ASN. Capaian-capaian kinerja kegiatan dan anggaran menjadi satu bagian dari reformasi birokrasi.

Reformasi birokrasi merupakan suatu keniscayaan kalau kita ingin melakukan proses-proses pelaksanaan birokrasi secara baik.

“Raihan WTP adalah bagian dari yang bisa menyemangati kepada sumber daya manusia dan ASN di lingkungan Setjen MPR”, tuturnya. Dikatakan, siapapun yang mampu mencapai prestasi pasti dia akan terus bersemangat untuk terus meraih prestasi.

“Allhamdulillah di Setjen MPR kondisi seperti itu terjadi sehingga kita bisa melaksanakan tugas-tugas secara maksimal”, ujarnya. (*)